Pemkab Lingga Berkunjung ke BPJN Kepri di Batam, Sinkronkan Program dan Peluang APBN

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Bupati Lingga Muhammad Nizar dan tim berkunjung ke kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kepri di Kota Batam, Rabu (12/1/2022). 

Kedatangan Nizar itu untuk memperkuat program-program kegiatan, yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Lingga.

Pada kesempatan itu, Nizar melaporkan terkait rencana penataan pedestrian trotoar di Kota Dabo, yang sudah dilakukannya FGD bersama tokoh dan perwakilan masyarakat, beberapa waktu lalu di Gedung Daerah.

Selain itu, kedatangannya juga dalam upaya menjemput anggaran di Kementerian PUPR melalui BPJN Kepri pada APBN 2023.

Berapa usulan yang disampaikan, yakni tentang penataan dua kota di Kabupaten Lingga.

Seperti usulan penataan trotoar Kota Daik, mulai dari simpang Dealer Honda menuju Laman Hang Tuah.

Penataan tersebut dipandang perlu, karena mengingat Kota Daik yang notabene sebagai pusat pemerintahan.

Selanjutnya usulan kelanjutan penataan trotoar Kota Dabo, mulai dari Wisma Ria menuju Bandara Dabo.

Baca juga: Sejarah Lapangan Hang Tuah di Daik Lingga, Sempat Jadi Pusat Kota di Zaman Kesultanan

Baca juga: Arus Penumpang Dari Batam dan Ibu Kota Kepri ke Lingga Normal, Ini Syarat Calon Penumpang

Sebagaimana diketahui pada tahun 2022, Kementerian PUPR lewat BPJN Kepri menganggarkan sebanyak Rp 1 miliar untuk penataan trotoar. Dimulai dari titik nol kilometer di Bundaran Taman Dabo sampai ke Wisma Ria.

"Sinkronisasi beberapa usulan daerah dengan peluang ketersediaan angggaran APBN. Kami berharap ada kucuran dana APBN yang diperuntukkan untuk Kabupaten Lingga.

Mudah-mudahan untuk DED penataan trotoar di kota Daik dan kelanjutan trotoar di Kota Dabo dapat terselesaikan pada APBP-P 2022 ini," papar Nizar.

Pemerintahan Nizar-Neko saat ini memang tengah fokus pada pembangunan.

Sempat terkendala pandemi satu tahun belakangan, tahun 2022 adalah waktu mereka untuk membenah Kabupaten Lingga dengan berbagai upaya.

Namun keduanya perlu mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Lingga.

Tahun 2022 ini, pemerintah daerah tengah serius pada penataan kota.

Mulai dari upaya dan rencana penataan Laman Hang Tuah yang bakal dipusatkan sebagai alun-alun kota Daik, dan rencana penatan trotoar di kawasan Bundaran Taman Kota Dabo.

Selanjutnya upaya-upaya itu terus berkelanjutan, dengan serangkaian usulan-usulan prioritas yang disampaikan ke kementerian terkait.

"Terima kasih kepada BPJN atas anggaran yang telah dibantu dalam penataan trotoar Kota Dabo ditahun ini.

Semoga ke depannya dapat terus berlanjut sebagaimana usulan yang telah disampaikan," harap Nizar.

Hal yang sama diutarakan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lingga, Novrizal.

Secara teknis, dia mengatakan dasar pemikiran tercetus penataan trotoar Kota Dabo, selain padatnya mobilitas, pemerintah daerah juga ingin menunjukkan identitas suatu kota, terkhusus Dab Singkep.

"Mungkin ini bisa terwujud, bahwa masyarakat dari luar bisa tau, oh ini kota Dabo, oh ini kota Dabo.

Karena dari tahun ke tahun, kota ini begini saja. Dan insyaallah kami ingin ada suatu yang berubah. Maka ada rencana penataan trotoar dalam bentuk kawasan," kata Novrizal.

Dinas PUPR juga melakukan kerja sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Lingga, dalam penataan Laman Hang Tuah.

"Dalam penataan Laman Hang Tuah, kami mengusulkan konsep kekinian namun tidak lepas dari nilai sejarah.

Semisalnya dalam bentuk relief-relief perjalanan kota Daik, dari masa dulu hingga sekarang atau dalam bentuk ornamen melayu," jelas dia.

Tahun 2022 ini, pembangunan di Lingga yang sudah masuk pada agenda kerja BPJN, selain trotoar yakni pembangunan Jembatan Sergang Darat dan pembangunan jembatan gantung antara Desa Pekaka dan Desa Kerandin.

Kemudian yang masih bersifat usulan selain penataan kota, juga usulan peningkatan jalan ke pelabuhan Sungai Tenam.

Sementara Kepala BPJN Kepri, Faisal menjelaskan terkait beberapa usulan yang disampaikan tadi, pihaknya segera menindaklanjuti.

Namun harus dengan mekanisme, prosedur dan proses.

Sebab dia melanjutkan, wewenang BPJN selain melaksanakan program-program baru, setiap tahun ada tugas rutin berupa pemeliharaan jalan nasional.

"Pada intinya BPJN mendukung dan berupaya menindaklanjuti usulan-usulan pemerintah Kabupaten Lingga. namun tentunya memerlukan proses. Saat ini program 2023 sudah selesai turun ke lapangan dan DED," jelasnya. (TribunBatam.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google