Rencana Presiden Jokowi Kemah di Titik Nol IKN, Bakal Temui Tokoh Adat
Gubernur Kaltim mengungkap rencana Presiden Jokowi kemah di titik nol Ibu Kota Negara (IKN). Pihak istana merespons pernyataan itu.
lihat foto
Berdasarkan penelusuran pemohon, dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya tujuh yang dokumen dan informasinya bisa diakses publik.
"Representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangat parsial dan tidak holistik. Padahal IKN merupakan perwujudan bersama kota negara RI yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi dan pihak-pihak dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lainnya dalam pembahasannya," ujar para pemohon.
Mengacu pada hal-hal tersebut, pemohon menilai bahwa pembentukan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011.
Baca juga: Satu Jam di Istana Negara, Anwar Ibrahim Klaim Paparkan Dokumen Dukungan ke Raja Malaysia
Baca juga: Naskah Doa Upacara HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada 17 Agutus 2020 di Istana Negara
Oleh karenanya, MK diminta menyatakan UU IKN bertentangan dengan UUD 1945.
Diketahui, RUU IKN disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 18 Januari lalu. UU yang disahkan terdiri dari 11 bab dan 44 pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota.
Pembahasan RUU ini terbilang cepat karena hanya memakan waktu 43 hari, terhitung sejak 7 Desember 2021.
Hingga kini, UU itu masih menunggu tanda tangan dari presiden untuk selanjutnya diundangkan.
Sementara itu di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi soal digugatnya UU IKN ke MK.
Moeldoko mengatakan setiap warga negara punya hak untuk melakukan judicial review.
"Tetapi pemerintah tetap berkomitmen begini kalau kita bicara tentang IKN, satu hal yang harus dilihat adalah sebuah keberanian untuk melakukan perubahan bahwa IKN telah dipikirkan oleh pemimpin Indonesia yang pertama Pak Soekarno dan seterusnya," kata Moeldoko di Sekretariat DPN HKTI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2022) seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Menurut dia, pemerintah akan tetap jalan terus soal pembangunan IKN meskipun sejumlah pihak mengajukan gugatan.
Baca juga: Jokowi Sebut Omicron Covid-19 Bisa Disembuhkan Tanpa Harus ke Rumah Sakit
Baca juga: Rafiq Undang Presiden Jokowi ke Karimun, Pede Capaian Vaksinasi Covid-19 Tinggi
Dia lebih lanjut bicara bahwa tantangan di masa depan sangat luar biasa.
"Ini sebuah keberanian untuk melakukan perubahan dan di zaman Pak Jokowi itu bisa terealisasi," kata dia.
Dia juga menitip pesan agar pihak-pihak tertentu untuk tidak egois atau memikirkan diri sendiri, dan tidak memikirkan generasi di masa depan.
"Janganlah kita egois tidak memikirkan masa depan anak-anak kita."
