Breaking News:

DISKOMINFO LINGGA

Wakil Bupati Lingga Sampaikan 3 Ranperda Tahun 2022 ke DPRD

Ranperda tentang Pemekaran Desa Persiapan Menjadi Desa, termasuk ranperda yang diusulkan Wakil Bupati Lingga Neko Wesha ke DPRD untuk tahun 2022

Penulis: Febriyuanda | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Penyampaian Ranperda Tahun 2022 oleh Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy dalam rapat paripurna DPRD Lingga, Senin (14/2/2022) 

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lingga kembali menggelar rapat paripurna, Senin (14/2/2022).

Agenda rapat paripurna kali ini terkait penyampaian usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) tahun 2022 oleh Bupati Lingga.

Ranperda itu disampaikan Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy di hadapan Wakil Ketua I dan II serta anggota DPRD Lingga yang hadir.

Ada beberapa ranperda yang disampaikan, di antaranya Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, lalu Ranperda tentang Pemekaran Desa Persiapan Menjadi Desa, dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

"Kami titipkan Ranperda yang sudah kita susun untuk kepentingan masyarakat banyak ini kepada DPRD selaku lembaga legislatif," kata Neko seusai rapat.

Neko berharap usulan ranperda itu dibahas lebih lanjut.

"Semoga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan untuk kesejahteraan masyarakat ini dapat terwujud," ucapnya.

Dia menyebutkan, untuk Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dirancang agar setiap pelaku usaha atau perusahaan yang bermitra di Kabupaten Lingga, mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

Baca juga: Pertama Kali Gelar Kemah Pramuka, Reaksi Orangtua Siswa SMAN 1 Kepulauan Posek Lingga tak Terduga

Baca juga: Melihat Pesona Pulau Mepar Sarat Wisata Sejarah, Ada Peninggalan Kerajaan Riau-Lingga

Sementara untuk Ranperda tentang Pemekaran Desa Persiapan menjadi Desa, merupakan lanjutan terhadap wacana pemekaran 11 desa persiapan yang saat ini telah melalui beberapa tahap sesuai Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Persiapan.

"Dari 11 desa persiapan, 7 desa sudah dinyatakan layak. Sisanya masih ada 4 desa persiapan lagi yang masih dalam proses evaluasi," kata Neko.

Kemudian untuk Ranperda-Ranperda Perubahan dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ia mengatakan, perubahan itu perlu ditindaklanjuti dalam bentuk memberikan kepastian hukum.

Usai menyampaikan usulan, Neko menyerahkan sejumlah Ranperda tersebut ke DPRD Lingga untuk segera dibahas di tingkat fraksi. (TribunBatam.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google 

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved