Gubernur Kepri Dorong Percepatan Integrasi FTZ Batam Bintan Karimun, Apa Urgensinya?

Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebut, realisasi FTZ Batam Bintan Karimun secara menyeluruh akan berdampak positif bagi pelaku investasi dan warga setempat

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Yeni Hartati
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendorong percepatan integrasi FTZ bersama BP Karimun, Senin (14/2/2022) 

Tugas kedua adalah mendorong percepatan FTZ menyeluruh khusus di wilayah BP Bintan (termasuk Tanjungpinang) dan BP Karimun yang saat ini wilayahnya masih terbatas.

"Sehingga fasilitas FTZ tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku investasi namun juga oleh masyarakat setempat. Ketidakpastian hukum para investor juga akan tereliminasi nantinya," lanjut Gubernur Kepri.

Terakhir mengenai remunerasi bagi pegawai BP Karimun yang saat ini masih mengandalkan hibah dari APBD Kabupaten Karimun, belum mendapatkan remunerasi dari APBN.

"Nanti saat menghadap Menko (Perekonomian) akan kita dorong kembali permasalahan ini" ujarnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad kemudian mengajak semua untuk bersyukur, karena Kepri mendapatkan privilege dengan keberadaan kawasan khusus ini yang mana tidak semua daerah mendapatkannya.

"Dengan ini kita dapat memacu investasi di daerah. Namun konsekuensi bagi negara adalah ada beberapa pendapatan negara yang hilang karena dikonversi menjadi stimulus kepada investor baik di KEK maupun FTZ seperti pembebasan bea masuk, tax allowance, maupun stimulus lain," imbuh Gubernur Ansar.

Selanjutnya Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan kelembagaan yang ada pada FTZ di Kepri.

Khusus di Batam, Dewan Kawasan FTZ langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian, dengan Gubernur menjadi anggota Dewan Kawasan bersama beberapa Menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan.

"Untuk Bintan dan Karimun, Dewan Kawasan FTZ diketuai oleh Gubernur dan Bupati atau Walikota sebagai wakilnya. Untuk itu Kepala Daerah harus tahu program BP Kawasannya," kata Gubernur Kepri lagi.

Pada kesempatan itu Gubernur Kepri juga mendukung percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.

Menurut Ansar Ahmad, walau lokasinya tidak berada di dalam kawasan FTZ, namun dengan adanya bandara merupakan kunci berkembangnya kawasan FTZ tersebut.

"Kawasan FTZ Karimun, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi,” tutupnya. (TribunBatam.id/Yeni Hartati/ Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved