Breaking News:

DPRD BATAM

Tak Cuma Buruh di Batam, Anggota DPRD Ini juga Tolak Permenaker 2/2022 terkait JHT Berlaku

Anggota DPRD Batam M Mustofa sepakat tolak Permenaker 2/2022. Pasalnya situasi kini cukup sulit. Sedangkan JHT baru bisa dicairkan penuh saat 56 tahun

Penulis: Hening Sekar Utami | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Hening Sekar Utami
Anggota DPRD Kota Batam, Mochamat Mustofa. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Para buruh di Batam sebelumnya bahkan telah menggelar aksi demo menolak aturan baru pencairan jaminan hari tua (JHT) ini di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Nagoya, Jumat (18/2/2022) siang.

Penolakan yang sama juga disampaikan oleh wakil rakyat di DPRD Batam.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Mochamat Mustofa, menegaskan, pihaknya sebagai perwakilan para pekerja di Batam menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini dijalankan.

Pasalnya, aturan ini menetapkan JHT baru bisa dicairkan seluruhnya jika pekerja sudah berusia 56 tahun.

Mustofa menilai, pemerintah justru terkesan menghalang-halangi pekerja memperoleh haknya, melalui aturan tersebut.

"Pada pinsipnya, ini kan uang pekerja. Seharusnya pekerja bisa fleksibel mencairkan uangnya, karena situasinya sangat sulit saat ini. Pemerintah tugasnya hanya mengelola uang itu, tapi kapan pun pekerja membutuhkan harusnya bisa dicairkan," komentar Mustofa, Sabtu (19/2/2022).

Mustofa menambahkan, aturan pencairan JHT dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini bertentangan dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 60 Tahun 2015.

Baca juga: TOLAK Pasal Pencairan JHT, Buruh Demo di Kantor BPJS TK : Ini Sangat Dzolim!

Baca juga: JHT Bisa Dicairkan Sebagian Sebelum Usia 56 Tahun, Ini Kata Kacab BPJS Ketenagakerjaan di Batam

Di dalam PP tersebut, disebutkan bahwa pekerja dapat mencairkan JHT-nya minimal jangka waktu satu bulan sejak berhenti bekerja.

Menurutnya aturan PP ini sudah tepat karena dapat mengakomodir pekerja yang kehilangan pekerjaan. Situasi merebaknya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia pada saat dikeluarkannya PP itu masih relevan dengan kondisi saat ini.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved