BATAM TERKINI
Babak Belur tak Ada Premium, Pengusaha Minta Tarif Angkutan Antar Pulau Kepri Dinaikkan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri diminta segera melakukan penyesuaian tarif angkutan laut untuk orang dan barang antar pulau di Provinsi Kepri.
Penulis: ronnye lodo laleng |
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (Pelra), H Sudirman Abdullah melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri periode 2022-2027.
Kegiatan tersebut dilakukan di lantai III Hotel Planet Holiday Nagoya, Batam Sabtu (19/2/2022) malam.
Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPC Pelra Kabupaten Kota se-Provinsi Riau-Kepri oleh Ketua DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri, Andi Masha Diyat yang lakukan di tempat yang sama.
Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Eko Sumbayadi mewakili Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, M Salim mewakili Walikota Batam, segenap Kepala KSOP Provinsi Riau dan Kepri, tokoh pelayaran dan segenap pengurus.
Ketua DPC Pelra Kota Batam, Wandi kepada media mengatakan bahwa mereka meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri segera melakukan penyesuaian tarif angkutan laut untuk orang dan barang antar pulau di Provinsi Kepri.
Pasalnya, lanjut Wandi, selama dua bulan terakhir ini biaya operasional pengusaha angkutan laut antar pulau naik karena mereka
terpaksa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang harga lebih mahal dari BBM jenis premium.
Baca juga: Hari Ini (21/2), 19 Kapal Beroperasi ke Berbagai Tujuan dari Pelabuhan Sekupang Batam. Cek Jadwalnya
"Kami minta pak Gubernur segera melakukan penyesuian tarif, dua bulan terakhir ini kami babak belur karena tidak ada lagi premium di lapangan. Kami terpaksa menggunakan BBM Pertalite yang harganya lebih mahal," ungkap Wandi.
Dalam hal penyesuaian tarif ini, pihaknya sudah berkirim surat ke Gubernur Kepri, namun menurutnya sampai saat ini belum ada
tanggapan ataupun balasan dari Pemprov Kepri.
"Penyesuaian tarif ini tak bisa dielakkan, kecuali ada solusi lain terkait mahalnya biaya operasional di lapangan," terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Pelra, H Sudirman Abdullah mengatakan keberadaan Pelra adalah tol laut yang mengangkut sembako dari satu tempat ke tempat lain.
Sehingga menurutnya keberadaan Pelra berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga pelosok negeri.
"Keberadaan Pelra sangat dirasakan masyarakat, karenanya keberadaan Pelra harus bersinergi dengan pemerintah karena banyak barang yang tidak bisa diangkut oleh pelayaran nasional," ungkapnya.
Namun demikian, lanjutnya, keberadaan Pelra selama ini masih minim perhatian pemerintah.
Ia mencontohkan sampai saat ini kebanyakan daerah tidak ada pelabuhan khusus rakyat yang disiapkan untuk Pelra.
"Keberadaan Pelra untuk mendukung pengangkutan barang dan orang hingga pelosok negeri, namun kenyataan di lapangan tidak ada pelabuhan rakyat yang disiapkan untuk Pelra," ujarnya.