Alasan 6 Gubernur Tak Hadir di IKN saat Proses Penyatuan Tanah dan Air
Berikut nama 6 gubernur yang berhalangan hadir di IKN saat prosesi penyatuan tanah dan air yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
lihat foto
Selain itu, Helena mengatakan kearifan lokal juga perlu dijaga seperti sektor pertanian, dan lainnya.
"Dengan adanya IKN ruang gerak kami bisa terbatas karena itu kami berharap pemerintah bisa menjamin soal itu," terang dia.
Tokoh Adat Batak PPU, Rudi Siagian, meminta Jokowi memberi pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
"Biar masyarakat di daerah pedalaman begini juga bisa lebih sejathera. Walaupun kami suku pendatang tapi kami bisa kerja sama. Kami mendukung program pemerintah dukung IKN. Selama 30 tahun kami tinggal di tempat ini (PPU) kerukunan terjaga dengan baik. Saya berharap setelah IKN ini masyarakat yang datang bisa menjaga kerukunan dengan baik," tambah dia" tegas dia.
Ketua Lembaga Adat Paser PPU, Musa meminta ada sekolah gratis hingga perguruan tinggi bagi masyarakat lokal.
Dengan begitu, masyarakat lokal yang tertinggal kualitas pendidikannya, bisa bersaing ke depan.
"Kami juga berharap bisa diberikan lahan 5.000 hektar untuk permukiman adat Paser. Kami sambut baik keputusan presiden lantik kepala badan otorita dan wakilnya. Ini merupakan keputusan terbaik dari presiden dan semoga putra-putri daerah bisa masuk dalam struktur kepengurusan," ungkap Musa.
Pastor Paroki Gereja Katolik Penajam Agustinus Adeodatus meminta, Jokowi agar memperhatikan dan melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan IKN.
Umat Katolik, kata dia, mendukung pemindahan IKN.
Semua umat menyambutnya dengan gembira.
"Agar masyarakat tidak jadi penonton," kata dia.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny/Zakarias Demon Daton)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google
Berita Tentang Ibu kota Negara Baru
Sumber: Kompas.com
