Amerika Serikat: Militer Myanmar Lakukan Genosida ke Muslim Rohingya, Warga Trauma Kembali Disiksa

TRIBUNBATAM.id - Kekerasan yang dilakukan militer di Myanmar terhadap minoritas Rohingya dicap sebagai genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, dalam sambutannya saat kunjungan ke Museum Holocaust di Washington, Senin (21/3/2022).

Sekitar 850.000 orang Rohingya mendekam di kamp-kamp di negara tetangga Banglades, sementara 600.000 anggota masyarakat lainnya tetap berada di negara bagian Rakhine di barat daya Myanmar.

Aung San Suu Kyi yang merupakan peraih Nobel perdamaian menghadapi kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia atas keterlibatannya dalam kasus Rohingya.

Negara bagian Rakhine, rumah bagi Rohingya dan mayoritas etnis Rakhine Buddha, telah menjadi pusat konflik selama beberapa dekade.

Dalam beberapa tahun terakhir, militer telah memerangi Tentara Arakan, yang memperjuangkan untuk mendapatkan hak otonomi yang lebih banyak bagi populasi etnis minoritas di negara bagian Rakhine itu.

Baca juga: Tertindas Sampai Jadi Pengungsi, Etnis Rohingya Rayakan Aung San Suu Kyi Diringkus Tentara Myanmar

Baca juga: Dikenal Otak Pembantaian Etnis Rohingya, Rahasia Hidup Jenderal Min Aung Hlaing Mengerikan

Sebelumnya AS pada Ahad (20/3/2022) menetapkan kekerasan yang dilakukan militer di Myanmar terhadap minoritas Rohingya merupakan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Ratusan ribu Muslim Rohingya lari dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha sejak 2017, setelah tindakan keras militer yang sekarang menjadi subyek kasus genosida di pengadilan tertinggi PBB di Den Haag, Belanda.

Dilaporkan AFP, Museum Holocaust di Washington menggelar pameran berjudul "Jalan Burma menuju Genosida", menggunakan nama lama Myanmar.

Sebelumnya, Blinken dalam kunjungan ke Malaysia pada Desember 2021 berujar, Amerika Serikat sangat aktif menelusuri apakah perlakuan terhadap Rohingya mungkin merupakan genosida.

Kasus Myanmar di Mahkamah Internasional pada 2019 diperumit oleh kudeta militer tahun lalu yang menggulingkan Aung San Suu Kyi dan pemerintah sipilnya, kemudian memicu protes massal dari warga sipil dan tindakan keras berdarah oleh aparat keamanan.

Aung San Suu Kyi yang merupakan peraih Nobel perdamaian menghadapi kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia atas keterlibatannya dalam kasus Rohingya.

Ia sekarang berada di bawah tahanan rumah dan diadili oleh jenderal yang dia bela di Den Haag.

Baca juga: Tragedi Terbaru Pengungsi Rohingya, Kabur Pakai Kapal Kayu dan Terombang Ambing di Laut

Baca juga: Mengenal Sejarah dan Konflik Rohingya, Jadi Kaum Minoritas di Myanmar

Trauma Kembali Disiksa

Etnis minoritas Rohingya di Myanmar yang tidak memiliki kewarganegaraan dilanda ketakutan kekerasan lebih lanjut menimpa mereka karena militer kembali berkuasa.