DPR RI Jadi Sorotan, Anggarkan Gorden Rumah Dinas dan Pengaspalan Lebih dari Rp 50 Miliar
DPR RI menjadi sorotan setelah menganggarkan lebih dari Rp 50 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas dan pengaspalan di kompleks parlemen.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Wakil rakyat di Senayan, Jakarta kembali menjadi sorotan.
Bukan karena tanggapan mereka soal wacana penundaan pemilu atau harga sejumlah bahan pokok yang kerap dikeluhkan masyarakat pada sejumlah daerah di tanah air.
Melainkan kondisi rumah jabatan DPR RI serta aspal di komplek parlemen yang mereka keluhkan.
Kondisi gorden yang menurut mereka sudah lama tidak diganti, perlu peremajaan.
Begitu pula dengan kondisi aspal yang diketahui telah berulang kali diaspal ulang.
Puncaknya, anggota DPR RI in sepakat untuk membuat pengadaan gorden di rumah jabatan DPR dan pengaspalan di kompleks parlemen dengan total anggaran lebih dari Rp 50 miliar.
Baca juga: Pemindahan Ibu kota Negara, Ketua Pansus IKN DPR RI: Jakarta Tak Kehilangan Status Khususnya
Baca juga: Harga Minyak Goreng Bikin Pusing, Mendag Minta Maaf, DPR RI: Masa Negara Kalah Sama Mafia
Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, terdapat lelang dengan nama 'Penggantian Grodyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan pagu paket sebesar Rp 48.745.624.000 dan nilai HPS paket sebesar Rp 45.767.446.332,84.
Pengadaan gorden dan pengaspalan di kompleks parlemen ini pun mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menjelaskan, DPR menyiapkan anggaran gorden sebesar Rp 48.745.624.000 karena gorden di rumah jabatan DPR sudah lama tidak diganti.
Pengadaan gorden, kata Dasco, baru dianggarkan saat ini karena anggarannya tidak mencukupi pada tahun-tahun sebelumnya.
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, gorden diperlukan karena banyak anggota Dewan yang menempati rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.
"Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada. Sehingga diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka. Itu pun atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota, bukan cuma periode ini, tapi juga periode yang lalu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Sementara mengenai usul pengaspalan di Kompleks Parlemen juga sudah diusulkan sejak lama oleh Sekretariat Jenderal DPR.
Ia menyebutkan, aspal di area DPR sudah berkali-kali diaspal ulang hingga akhirnya diputuskan untuk diaspal secara keseluruhan dengan anggaran mencapai Rp 11 miliar.
Pengaspalan ini juga berkaitan dengan rencana kehadiran delegasi puluhan negara ke Kompleks Parlemen pada Juli 2022.
