Gubernur Sampaikan LKPj Tahun 2021 dalam Sidang Paripurna DPRD Kepri

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan secara langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Kepri Tahun 2021 dalam Sidang Paripurna DPRD Kepri di ruang sidang utama Balairung Raja Khalid, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (31/1/2022). 

Rapat paripurna masa sidang ke-II kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II, Raden Hari Tjahjono, dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan. 

Gubernur Ansar menjelaskan gambaran umum mengenai realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kepri tahun 2021. 

Substansi materi LKPJ tahun ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2021, yang merupakan tahun perencanaan terakhir pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2016-2021. 

"Meskipun informasi realisasi APBD ini masih bersifat tentatif karena pada saat ini masih dalam proses audit komprehensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Gubernur Ansar. 

Dalam laporannya, Gubernur Ansar menyebutkan pendapatan daerah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 3,854 trilun, dengan realisasi mencapai Rp 3,737 trilun atau mencapai 96,98 persen dari target yang ditetapkan. 

Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 1,436 trilun dan dapat terealisasikan sebesar Rp 1,347 trilun atau mencapai 93,86 persen dari target. 

Lalu Dana Perimbangan atau yang saat ini dikenal dengan Pendapatan Transfer, yang ditargetkan sebesar Rp 2,390 trilun dapat terealisasikan sebesar Rp 2,362 trilun atau 98,81 persen dari target.

Baca juga: Gubernur Kepri Keluarkan Aturan Beribadah saat Ramadan, Kotak Amal Jangan Disebar ke Jemaah

Baca juga: Gubernur Kepri Buka Musrenbang Anambas, Prioritaskan Infrastruktur dan Kesehatan

"Sedangkan untuk Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp 27,537 milyar dan dapat direalisasikan 100 persen sesuai dengan target," lanjut Gubernur Ansar. 

Selanjutnya terkait gambaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemprov Kepri menganggarkan Rp 3,918 trilun dengan realisasinya mencapai Rp 3,702 trilun lebih atau sebesar 94,47 persen.

Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. 

Sementara untuk Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya tersedia sebesar Rp 64,513 miliar lebih. 

Lalu Gubernur Ansar mengungkapkan indikator kinerja program pembangunan dan program rutin Provinsi Kepri yang ditargetkan pada tahun 2021 sebanyak 534 indikator dari 40 urusan.

Dari 534 indikator tersebut, terdapat sebanyak 437 indikator dengan status capaian sangat tinggi, selanjutnya 26 indikator berstatus tinggi, 15 indikator berstatus sedang, 6 indikator berstatus rendah dan 50 indikator berstatus sangat rendah. 

Berdasarkan rekapitulasi terhadap capaian indikator kinerja program pada tahun 2021 tersebut, status capaian dengan kategori sangat tinggi, tinggi, dan sedang mencapai 89,51 persen.