Sri Lanka Dihantam Krisis Hebat, Negara Desak Perantau Kirim Uang Buat Beli Makanan

TRIBUNBATAM.id - Krisis besar sedang dialami negara Sri Lanka.

Pemerintah di negara Asia Selatan itu mengumumkan gagal membayar utang luar negeri hingga Rp 723 triliun atau 51 dollar AS.

Para pengunjuk rasa menggelar aksi setiap hari melawan Presiden Gotabaya Rajapaksa, di Colombo dan sejumlah lokasi lainnya.

Sebab selama berminggu-minggu, warga di sana merasakan pemadaman listrik, kekurangan makanan, bahan bakar bahkan obat-obatan.

Krisis ekonomi yang mencekik negara pulau tersebut merupakan yang terburuk sejak merdeka pada 1948.

Baca juga: KKP Periksa dan Awasi Rig Berbendera Sri Lanka di Perairan Batu Ampar Batam

Baca juga: Arti Mimpi Dipecat Menurut Primbon, Identik dengan Pertanda Buruk, Waspada Alami Krisis Keuangan

Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa menyalahkan utang luar negeri Sri Lanka yang menggunung dan membuat negara bangkrut karena alasan pandemi.

Pembatasan karena Covid-19 memang melumpuhkan ekonomi vital Sri Lanka yang didorong oleh pariwisata.

Di sisi lain, Pemerintah Sri Lanka sedang mempersiapkan negosiasi bailout dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini.

Sri Lanka mengharapkan 3 miliar dollar AS dari IMF untuk mendukung neraca pembayaran pulau itu dalam tiga tahun ke depan.

Tekanan pada keluarga Rajapaksa yang berkuasa telah meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Bahkan, komunitas bisnis penting negara itu mulai menarik dukungan untuk mereka.

Mahinda tidak secara langsung menanggapi seruan yang berkembang agar dia dan adiknya, Presiden Gotabaya mundur.

Tetapi, dia tetap membela pemerintahannya dengan mengatakan bahwa partai-partai oposisi telah menolak tawaran mereka untuk membentuk pemerintahan persatuan.

Baca juga: PSSI Krisis Keuangan, Gaji Pelatih Timnas Indonesia Belum Dibayar

Baca juga: Laporkan Lonjakan Kasus Covid-19, Ibu Kota Sri Lanka Akan Kembali Lockdown

"Kami mengundang semua pihak lain untuk menerima tantangan, tetapi mereka tidak melakukannya, jadi kami akan melakukannya sendiri," sambung Mahinda.

Sejumlah ahli mengatakan, krisis di Sri Lanka diperburuk oleh salah urus pemerintah, akumulasi utang selama bertahun-tahun dan pemotongan pajak yang keliru.