Penjabat Sekdaprov Kepri Eko Sumbaryadi Berharap Pusat Tanggap Atasi Bencana Daerah

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Penjabat Sekretaris Daerah Prov Kepulauan Riau (Pj Sekdaprov Kepri), Eko Sumbaryadi berharap penanganan persoalan bencana yang terjadi di daerah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

Mengingat daerah sering dihadapkan pada keterbatasan, terutama terkait kebutuhan dana untuk mengatasi bencana tersebut.

Harapan tersebut disampaikan Pj Sekdaprov saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021 - 2022 Ke Kota Batam Provinsi Kepri, bertempat di Graha Kepri Kota Batam, Senin, (18/4/2022).

Eko Sumbaryadi menambahkan, selain dukungan maksimal dari pusat dalam mengatasi bencana dan persoalan sosial, daerah juga dihadapkan pada persoalan lain seperti masalah rentang kendali.

Mengingat sebagai daerah kepulauan, sebagian besar wilayah Kepri adalah lautan.

Baca juga: Gubernur Laporkan Kondisi Covid-19 Kepri ke Menko Perekonomian, Ansar Ahmad: Dalam Taraf Aman

Baca juga: Pemerintah Provinsi Kepri Bersama DPRD Sepakati 4 Ranperda, Termasuk Penyelenggaraan Haji

"Kita di daerah juga dihadapkan pada kebutuhan seperti buffer stok logistic, termasuk untuk kebutuhan kabupaten/kota. Karena ketika terjadi bencana di daerah, kita harus cepat menyiapkan kebutuhan logistic sebagai keperluan yang sangat utama," ujarnya dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Selasa (19/4/2022).

Daerah juga masih berharap kucuran dana dekosentrasi pusat, mengingat keterbatasan dana yang bersumber dari APBD di daerah.

Hal ini erat kaitannya dengan persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos RI agar bisa terus disempurnakan.

"Karena data yang ada kerap tidak efektif, dan sering kali adanya tumpang tindih data penerima di masyarakat. Begitu juga dengan program bantuan pemerintah, melalui kementrian/lembaga seperti program BPNT, Kartu Pekerja, PKH, BSU hingga BLT minyak goreng, agar makin tepat dan terus disempurnakan," pinta Pj Sekdaprov Kepri, Eko Sumbaryadi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII yang juga Ketua Tim Kunker, Marwan Dasopang mengatakan, kehadiran mereka memang untuk mendengar dan menampung berbagai persoalan di daerah, terkait program kegiatan keagamaan, sosial, bencana serta perlindungan perempuan dan anak, agar makin membaik penanganannya.

Baca juga: Wagub Kepri Marlin Agustina Gelar Safari Ramadan di Desa Landak Anambas

Baca juga: Pemprov Kepri Tunggu Regulasi Pusat Soal Pemberian THR untuk ASN

"Semua masukan yang kami terima dari daerah, tentu akan menjadi oleh oleh bagi kami. Guna selanjutnya akan kami bahas dengan berbagai pihak terkait di Jakarta. Sehingga nantinya kami bisa membuatkan satu peraturan perundangan yang makin lebih baik lagi" jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penyerahan Bantuan dari DPR RI dan Kementerian Sosial dalam rangka penanganan bencana alam di Provinsi Kepri senilai Rp 1,6 miliar.

Juga ada penyerahan bantuan yang sama dari DPR RI dan Kemensos RI untuk Kota Batam sebesar 484 juta Rupiah.

Serta Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) ke Provinsi Kepri sebesar 599 juta rupiah dan Kota Batam sebesar 294 juta Rupiah.

Bantuan tersebut nantinya diperuntukan untuk kebutuhan seperti makanan siap saji, lauk pauk, kasur, selimut, sandang dewasa, sandang anak - anak, penjernih air dan bantuan bantuan lainnya yang diperuntukan bagi korban bencana.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Berita Tentang Kepri