Pertamina Jawab Rencana Naiknya Harga Pertalite, 3 Menteri Jokowi Sebelumnya Beri Sinyal
Tiga menteri Presiden Jokowi sebelumnya memberi sinyal naiknya BBM jenis Pertalite. Bagaimana Pertamina menyikapi hal ini?
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Pertamina merespons soal adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beroktan (RON) 90 atau Pertalite.
Sinyal naiknya bahan bakar minyak ini sebelumnya disampaikan tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Ketiganya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Sebelumnya, sinyal kenaikan BBM jenis Pertalite bermula dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Saat ditemui di Bekasi Timur dalam kunjungan meninjau LRT, Jumat (1/4/2022), Luhut memberikan sinyal bahwa akan ada kenaikan BBM dan elpiji 3 kilogram di tahun ini.
“Overall (secara keseluruhan), yang akan terjadi (kenaikan) itu Pertamax, Pertalite, Premium belum, gas yang 3 kilo itu (ada kenaikan) secara bertahap,” ujar Luhut, dilansir dari Kompas.com, (1/4/2022).
Baca juga: Ini yang Terjadi jika Pertalite, Solar, Elpiji 3 Kg dan Listrik Naik
Baca juga: Siap-siap! Tarif Listrik, Elpiji 3 Kg, Solar hingga Pertalite Bakal Naik
Ia pun melanjutkan, pemerintah akan menaikkan harga secara bertahap di tahun ini, yakni pada 1 April, Juli, dan September 2022.
Menko Perekonomian juga mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji lebih lanjut kenaikan harga Pertalite dan elpiji 3 kilogram.
Ia mengatakan, pengkajian diperlukan lantaran komoditas tersebut menjadi yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dibanding barang jenis lain.
“Sekarang kita masih mengkaji. Sesudah kita kaji, kita akan umumkan, Tapi saat sekarang belum,” ujarnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022), dikutip dari Kompas.com.
Hal yang sama juga dibeberkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia mengatakan, rencana kenaikan BBM sebagai respons dari tingginya harga minyak mentah dunia.
Arifin menerangkan, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina membuat harga minyak mentah Indonesia (ICP) per Maret 2022 sebesar 98,4 dollar AS per barrel.
Padahal, asumsi APBN 2022 harga minyak mentah hanya 63 dollar AS per barrel.
“Untuk jangka menengah dan panjang, akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti,” ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/4/2022).
Lantas, benarkah harga Pertalite akan naik?
Baca juga: Pertamina Larang SPBU Layani Pembeli Pertalite Pakai Jeriken, Tapi Ada Pengecualian
Baca juga: Kesal tak Dilayani Beli Pertalite Pakai Jeriken, Pedagang Minyak Eceran : Masak Beli Pakai Ember
Terkait wacana kenaikan BBM bersubsidi Pertalite, Kompas.com menghubungi Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Irto Ginting.
Irto menuturkan, penyesuaian harga BBM Pertalite merupakan kewenangan dari pemerintah.
Sebab, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 yang diteken pada 10 Maret 2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
“Pertalite, karena sudah menjadi JBKP, maka kewenangan untuk penyesuaian harga Pertalite ada di pemerintah,” ujar Irto, saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (23/4/2022).
Adapun JBKP menurut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan.
Artinya, Pertamina hanya diberikan tugas oleh pemerintah untuk mendistribusikan Pertalite di wilayah tertentu dengan disertai penetapan kuota tahunan yang disubsidi.
Subsidi yang diberikan pemerintah kepada Pertamina tersebut menggunakan dana APBN.
JIKA BBM Naik
Kenaikan tarif listrik, harga elpiji 3 kg, Pertalite dan Solar yang direncanakan pemerintah diprediksi akan mengakibatkan inflasi.
Baca juga: Beli Pertalite di SPBU Dilarang Pakai Jeriken, Pertamina: Ada Sanksi
Baca juga: Harga BBM Pertalite Turun Rp 350, Warga Bintan Tetap Dambakan Premium
Hal itu dikarenakan harga komodias tersebut mempengaruhi semua lapisan masyarakat secara langsung.
Selain harga barang-barang naik, jika inflasi mengalami kenaikan maka akan merembet ke bidang lain, seperti pelemahan mata uang rupiah dan pertumbuhan ekonomi akan terkendala.
"Kemarin menaikkan Pertamax tidak mempengaruhi inflasi, karena Pertamax dipakai pemiliki kendaraan yang relatif punya kemampuan bayar," kata Ekonom Universitas Gadjah Mada Eddy Junarsin, Kamis (14/4/2022).
"Inflasi itu kan kenaikan harga secara umum. Karena kalo bahan bakar yang dibutuhkan kaya kendaraan bisnis, truk, pengangkut barang segala macem itu naik otomatis harga barang juga naik. Listrik juga, listrik dibutuhkan perusahaan, industri, rumah tangga juga," ungkap Eddy.
Nantinya, jika inflasi mengalami kenaikan maka efeknya akan merembet ke berbagai aspek.
Menurut data bulan Maret 2022, tingkat inflasi di Indonesia berada di angka 2,6 persen year on year (Maret 2022 dibanding Maret 2021).
Angka tersebut masih ideal. "Karena inflasi yang sehat kira-kira antara 0 sampai 3 persen setahun itu angka yang relatif sehat," jelas Eddy.
Namun, jika terjadi kenaikan tarif listrik, harga elpiji 3 kg, Pertalite dan Solar yang dibutuhkan oleh rumah tangga dan indusri, diperkirakan angka inflasi akan meningkat menjadi 4 persen ataupun lebih.
Apalagi menjelang Idul Fitri yang biasanya secara alami barang-barang akan mengalami kenaikan harga.
Baca juga: Pertalite Geser Premium Jadi BBM Penugasan, Menkeu: Pemerintah Tunggak 109 Triliun ke Pertamina-PLN
Baca juga: Sudah 3 Hari Warga Kesulitan Cari BBM Pertalite di Anambas
"Mungkin di bulan April bisa tembus 3 atau 3,5 bahkan 4 (persen) year on year-nya kemungkinan, jadi inflasi yang langsung itu," kata Eddy.
Diketahui pemerintah berencana menaikkan tarif listrik, harga elpiji 3 kg, Pertalite dan Solar.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada acara Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4/2022).
Rencana kenaikan beberapa komoditas tersebut merupakan strategi pemerintah menghadapi kenaikan harga minyak dunia.
Nantinya pemerintah akan melakukan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang dalam mengurangi tekanan APBD dan menjaga inflasi ekonomi.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Arifin mengungkapkan bahwa pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM khususnya pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.
Lantas, apa dampaknya jika pemerintah menaikkan tarif listrik, harga elpiji 3 kg, Pertalite dan Solar?
Dampak inflasi naik
Selain harga barang-barang naik, jika inflasi mengalami kenaikan maka akan merembet ke bidang lain, seperti pelemahan mata uang rupiah dan pertumbuhan ekonomi akan terkendala.
"Inflasi naik biasanya disertai dengan pelemahan mata uang rupiah kemudian pertumbuhan ekonomi akan sedikit stuck atau lebih lambat," ujarnya.
Kenaikan ini dikhawatirkan akan memicu gejolak sosial yang terjadi di masyarakat.
Pemerintah juga harus memperhatikan gejolak sosial tersebut, karena komoditas yang mengalami kenaikan tersebut menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Jika tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat akan melakukan protes dengan adanya demonstrasi.
Ditakutkan demonstrasi yang dilakukan akan bersifat merusak sehingga tidak baik untuk produktifitas Indonesia.
"Yang dikhawatirkan destruktif, kalo cuma protes-protes enggak papa kalo ribut-ribut gitu itu yang tidak produktif buat negara," terangnya.
Dilema Pemerintah
Di satu sisi kenaikan harga beberapa komoditas akan membuat harga barang-barang naik, di sisi lain pemerintah juga dilema, karena jika tidak menaikkan harga maka anggaran APBN yang digunakan untuk subsidi juga akan membengkak.
Kenaikan harga minyak dunia sangat berefek kepada Indonesia, karena impor minyak yang dilakukan Indonesia termasuk tinggi.
"Jadi kita tahu kita impor BBM tuh dahsyat sekali. Tiap hari mungkin tuh 700 ribu barel loh impornya," ungkap Eddy, dilansir dari kompas.com.
Pemerintah diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap minyak dengan memanfaatkan teknologi listrik berkelanjutan.
Selain itu, dengan adanya masalah seperti ini Eddy juga mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah juga memperbaiki sarana trasnportasi umum agar konsumsi BBM nasional menjadi lebih hemat.
"Jadi solusinya adalah perbaikan teknologi, sistem transportasi nasional, sistem listrik juga ya sekarang kan banyak teknologi canggih ya lebih sustainable, mengurangi ketergantungan pada minyak, idealnya gitu sih," pungkasnya.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Diva Lufiana Putri)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google
Sumber: Kompas.com
