TANJUNGPINANG TERKINI
Deretan Upaya Pemko Wujudkan Tanjungpinang Zero Stunting 2024
Pemko Tanjungpinang telah menargetkan Tanjungpinang bebas stunting pada 2024. Untuk mencapainya, Pemko membentuk tim khusus dengan sejumlah program.
lihat foto
TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kota Tanjungpinang mengadakan rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Penanganan Stunting Kota Tanjungpinang tahun 2022-2024, di ruang rapat lantai II, kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Wakil Wali Kota, Endang mengatakan, Pemko terus berkomitmen untuk mengatasi masalah stunting di Tanjungpinang.
Untuk itu, Pemko telah membentuk tim penanganan stunting dari tingkat Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan.
"Maka itu, kita menguatkan kelembagaan mulai dari OPD, stakeholder, Kecamatan, Kelurahan hingga masyarakat yang masing-masing bertanggung jawab dalam mempercepat penurunan stunting di Tanjungpinang," ujar Endang, Kamis (28/4/2022).
Untuk itu, lanjut Endang, harus ada inovasi yang bisa menurunkan angka stunting di kota Tanjungpinang.
Tim percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai unsur ini harus bekerja sama guna memastikan seluruh program terkait pencegahan stunting untuk periode 2022 hingga 2024 bisa terlaksana, sehingga target zero stunting pada 2024 di Tanjungpinang tercapai.
"Kegiatan stunting ini harus ada di OPD yang terlibat penanganan stunting, begitu pula di kecamatan dan kelurahan. Koordinasikan dengan Bappelitbang agar kegiatan stunting ini bisa masuk dalam kegiatan OPD," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB) Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri menjelaskan dalam mengatasi masalah stunting ini tentu harus ada tim penanganan percepatan penurunan stunting, mulai dari tingkat pusat dan di tingkat daerah kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan.
Baca juga: PESAN Walikota Bagi Warga Tanjungpinang yang Mudik Lebaran 2022
Baca juga: Jelang Lebaran, Karantina Pertanian Tanjungpinang Gelar Operasi Patuh di Pelabuhan, Ini Hasilnya
"Artinya, tim ini untuk mempermudah koordinasi sampai pada level pelaksanaan di tingkat masyarakat," kata Elfiani.
Di tingkat kota Tanjungpinang, lanjut Sandri, sudah terbentuk tim percepatan penurunan stunting, di mana wali kota selaku pembina, wakil wali kota sebagai ketua, wakil ketua sekda, kepala bappelitbang, dan ketua TP-PKK kota.
Kemudian, OPD yang terlibat dengan penanganan stunting masuk sebagai anggota.
Pada tingkat kecamatan ada tim yang di SK kan wali kota, dan kelurahan SK nya ditandatangani camat.
"Ketika sudah terbentuk, kita harapkan koordinasi pelaksanaan itu bisa terkoordinir dengan baik dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan di level masyarakat sendiri yang bergerak tim pendamping keluarga (TPK)," terangnya.
Nanti, TPK inilah yang mengawal sasaran stunting, mulai dari remaja putri, mereka yang mau menikah, karena tiga bulan sebelum menikah itu mereka tentu mendapat bimbingan perkawinan dari kemenag, sehingga diharapkan ada muatan terkait stunting untuk mengawal stuntingnya serta memastikan keadaan kesehatan dan gizinya.
"Jadi, ketika ternyata punya risiko kekurangan gizi, ini tentu sudah diberikan informasi, edukasi, dan motivasi supaya yang bersangkutan memperbaiki gizinya," terangnya.
Ketika dia ternyata mempunyai risiko kekurangan gizi ini tentu sudah diberikan informasi edukasi dan motivasi supaya yang bersangkutan dapat memperbaiki gizinya.
Sehingga, setelah remaja itu menikah dan hamil sudah dalam kondisi sehat. Ketika, si ibu sehat, tentu bayinya juga sehat. Ibu hamil itu juga menjadi sasaran yang harus dikawal TPK tadi.
Selanjutnya, ibu bersalin itu anaknya bagaimana, apakah berat badan lahir rendah, panjang badan kurang dari 48 cm, ini juga mempunya risiko stunting. Hal-hal inilah yang diberikan intervensi secara medis, supaya bayi itu tumbuh normal, jangan sampai stunting. Jadi, itu yang di lapangan yang dikawal oleh TPK.
TPK ini juga, tidak berkerja sendiri, melainkan ada bidan, kader, PKK dan pembantu pembina keluarga berencana (PPKB).
Tentu mereka juga akan berkoordinasi dengan puskesmas yang ada dokter untuk memberikan nasehat medis dan terapis secara medis selanjutnya.
Selain itu, pemko juga akan membentuk tim audit stunting. Auditnya ini lebih kepada kesehatan medisnya jika ada yang membutuhkan penanganan medis, itulah yang dievalusi oleh tim audit tadi.
"Untuk provinsi Kepri sendiri, gubernur sudah menargetkan 2024 kita sudah zero stunting, jadi itu juga yang menjadi acuan kabupaten dan kota, dalam hal ini kota Tanjungpinang yang di 2024 kita harapkan zero stunting," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika)
