Stok Hewan Kurban Kurang Jelang Idul Adha, Ini Langkah Dinas Pangan dan Pertanian Karimun
Dinas Pangan dan Pertanian Karimun cari solusi kurangnya stok hewan ternak jelang Idul Adha dengan berkoordinasi dengan daerah asal hewan ternak
Penulis: Yeni Hartati | Editor: Dewi Haryati
KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Menjelang perayaan hari raya Idul Adha, stok hewan kurban di Kabupaten Karimun terancam kurang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Sukriyanto, pada Senin (23/5/2022).
Sukriyanto mengatakan, ketersediaan hewan ternak di Karimun yang kurang saat ini menyusul adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penghentian lalu lintas hewan ternak dampak PMK.
"Minimnya stok hewan kurban ini terdampak dari kebijakan pemerintah terhadap penghentian pengiriman hewan ternak antar provinsi," ujar Sukriyanto.
Berdasarkan data, Sukriyanto menjelaskan kebutuhan hewan kurban di tahun 2021 mencapai kurang lebih seribu.
"Memang kalau dikaji dari data, tahun 2021 kebutuhan hewan kurban di Karimun mencapai 1.315 ekor," tambahnya.
Dari jumlah tersebut, Sukriyanto menyebut hewan kurban yang terdiri dari sapi sebanyak 550 ekor, dan kambing 765 ekor.
"Sementara saat ini dari peternak di Karimun hanya tersedia sebanyak 674 ekor mulai dari sapi maupun kambing," terangnya.
Baca juga: Reaksi Pedagang, Sapi di Kepri Akan Didatangkan Dari Lampung Via Jalur Laut Jelang Idul Adha 2022
Baca juga: Gubernur Kepri Izinkan Peternak Ambil Sapi dan Kambing dari Lampung Jelang Idul Adha
Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan untuk Idul Adha jika dibanding dengan tahun 2021 lalu.
Terkait hal ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan daerah asal hewan ternak seperti Riau, Pelalawan, Jambi dan Meranti.
Pihaknya berupaya untuk mencarikan solusi, meskipun ada pengetatan yang dilakukan terhadap lalu lintas hewan ternak.
"Sebenarnya Riau saat ini belum ada ditemukan kasus PMK. Hanya saja sebelum wabah itu muncul, lebih dulu di Riau ditemukan kasus kulit berbenjol," tambahnya.
"Sehingga sesuai aturan karantina, hewan kurban tidak bisa keluar ke daerah lain untuk antisipasi mewabahnya penyakit," jelasnya.
Terakhir, Sukriyanto berharap, dalam waktu dekat akan ada kebijakan baru Pemerintah Pusat untuk mengatasi hal ini.
"Koordinasi secara intens terus kami lakukan, semoga ada kebijakan baru dalam memberikan solusi mengatasi masalah ini," pungkasnya.
(TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)
Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google