BATAM TERKINI
SEJUMLAH Kampung Tua di Batam Kini Bebas UWT, Bakal Dilakukan Bertahap
Saat ini UWT yang sudah digratiskan adalah beberapa titik Kampung Tua di Batam dan akan dilakukan secara bertahap ke sejumlah wilayah lain.
lihat foto
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pembebasan Uang Wajib Tahunan (UWT) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau akan dilakukan secara bertahap.
Saat ini UWT yang sudah digratiskan adalah beberapa titik Kampung Tua.
"Bertahap, sekarang Kampung Tua yang selesai. Tak bayar UWT lagi," ujar Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Rabu (1/6/2022).
Tahapan berikutnya yang akan digratiskan adalah Kavling Siap Bangun (KSB) di Kota Batam. Pihaknya sudah melakukan pengajuan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) RI, dan baru selesai 50 persen.
"Untuk menyelesaikannya harus seizin pak Menteri," tegas Rudi.
KSB di Kota Batam saat ini juga lagi proses pengukuran luasannya. Dalam hal ini pihaknya bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Agraria.
"Yang kita harapkan KSB ini bisa kita selesaikan. Dulu sertifikat mereka masih ditulis terhutang, maka kita akan dudukkan. Kalau disuruh bayar full pasti tak sanggup. Kita lagi minta saran pak Menko menyelesaikan itu. Kita lagi nunggu, suratnya datang kita bahas lagi di BP Batam," paparnnya.
Setelah KSB di Kota Batam selesai, barulah tahapannya ke perumahan yang dibawah 200 meter persegi. Itupun memang membutuhkan proses waktu yang lama.
Baca juga: Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip Batam Tawarkan Wisata Berbasis Edukasi dan Konservasi
Baca juga: Ditinggal Kabur Pengembang, Belasan Warga Perumahan Basima Garden Datangi Polda Kepri
"Kalau langsung semua kita bebaskan UWT berhentilah operasional BP Batam," katanya.
Rudi optimis penghapusan UWT bisa dilakukan secara bertahap, agar operasional di BP Batam tak berhenti. Sebagai gantinya, pemasukkan yang tadinya dari UWT untuk operasional BP Batam, akan diambil dari pemasukkan lain.
Yakni dari hasil pembangunan yang dilakukan. Seperti peningkatan Bandara Hang Nadim, pembangunan Pelabuhan Batu Ampar, dan pembangunan infrastruktur lainnya.
"Kalau ekonomi sudah stabil, pembangunan sudah selesai barulah bisa kita terapkan," kata Rudi. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)
