Menpan RB Usulkan Outsourcing, Pengganti Honorer Pemerintahan Berakhir November 2023
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengusulkan pola outsourcing untuk mengganti tenaga honorer pemerintahan yang bakal dihapus November 2023.
lihat foto
Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa sebuah perusahaan dapat memperkerjakan tenaga outsourcing untuk ditugaskan di bagian penunjang, seperti sopir, keamanan, kebersihan, dan lain-lain.
Status tenaga outsourcing
Dikutip dari Kompas.com (23/1/2022), tenaga outsourcing bekerja di bawah perusahaan yang berbeda dengan perusahaan tempatnya bertugas.
Oleh kaena itu, status hubungan kerja pegawai outsourcing berada di bawah perusahaan penyedia layanan outsourcing bukan perusahaan tempatnya bertugas.
Status hubungan kerja tersebut dapat dibuktikan melalui surat perjanjian terlulis seperti: Perjanjian kerja bisa didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Sedangkan untuk upah, perlindungan, dan jaminan kesejahteraan pegawai tenaga outsourcing dibebankan oleh perusahan penyedia layanan outsourcing.
Sehingga, perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing tidak perlu melakukan kewajiban-kewajiban terkait upah atau jaminan pegawai kepada tenaga outsourcing.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Taufieq Renaldi Arfiansyah)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google
Sumber: Kompas.com
