Gubernur Kepri Hadiri GTRA 2022, Pastikan Warga Pesisir Dapat Kepastian Hukum Hak Tanah

TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad hadir langsung dalam Pembukaan dan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022).

Acara yang bertema 'Menuju Puncak Presidensi G20: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan' ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku hadir langsung pada acara tersebut karena selain memang Kepri menjadi salah satu anggota Badan Kerjasama (BKS) Provinsi Kepulauan yang ikut menandatangani Deklarasi Batam 2018.

Ansar Ahmad ingin agar masyarakat pesisir Kepri yang tinggal di atas air atau ruangair atau ruang laut ikut mendapatkan kepastian hukum.

"Inilah kesempatan kita untuk masyarakat nelayan di Kepri yang tinggal di atas air atau ruang laut untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanah, maka saya hadir langsung pada GTRA Summit ini untuk pastikan hal itu," ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Gubernur Ansar Tiba di Wakatobi, Dapat Sambutan Hangat Pemprov Sulteng dan Pemkab Setempat

Baca juga: Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Ajak Orang Tua Lengkapi Imunisasi Anak

Pada acara yang diagendakan berlangsung selama 3 hari sejak 8 Juni hingga 10 Juni 2022 ini, Kepala Negara juga menyerahkan sertifikat tanah untuk 10 Pulau terluar di Indonesia, dan 525 sertifikat HGB untuk masyarakat suku Bajo di Wakatobi.

Salah satu pulau kecil terluar di Kepri yaitu pulau Putri menjadi salah satu pulau terluar yang pada saat itu sertifikat tanahnya diserahkan Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta agar lembaga negara baik pusat maupun daerah untuk saling terbuka dan bersinergi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.

Ternyata, kata Presiden, persoalan tersebut bersumber dari lembaga pemerintah sendiri, yakni ego sektoral dari lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Lembaga pemerintah tidak bekerja secara terintegrasi. Bekerja sendiri-sendiri dengan egonya masing-masing.

“Persoalannya kelihatan. Solusinya kelihatan. Namun, tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini, yang diharapkan bisa segera mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/lembaga. Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama. Menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat agar sengketa lahan bisa diselesaikan,” papar Presiden Jokowi.

Presiden pun menginstruksikan agar lembaga negara baik di pusat maupun daerah, semuanya harus membuka diri.

Ia berharap Forum GTRA Summit 2022 ini menjadi forum untuk menghancurkan tembok (ego) sektoral.

Baca juga: Gubernur Kepri Dampingi Menparekraf Sandiaga Uno Lihat Langsung Kampung Tua Bakau Serip Batam

Baca juga: Pemprov Kepri dan Republic Polytechnic Singapura Tandatangani Kerja sama

"Semua lembaga pemerintah, baik pusat dan daerah, baik kementerian maupun lembaga, harus saling terbuka, saling bersinergi, dan riil pada tataran pelaksanaan. Jangan hanya bicara kita harus terbuka, tetapi prakteknya tidak," tegasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan bahwa sejak tahun 2015, persoalan mengenai tumpang tindih pemanfaatan lahan telah berulangkali disampaikan olehnya.