Gubernur Ungkap Kendala Bangun Jembatan Batam Bintan, Singgung Kemampuan APBD Kepri
Gubernur Kepulauan Riau mengungkap kendala dalam membangun Jembatan Batam Bintan. Ia bahkan sampai menyinggung kemampuan APBD Kepri yang terbatas.
lihat foto
Dalam pertemuan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Minister for Land, Infrastructure and Transport (MOLIT), Senin (21/3/2022) dibahas peningkatan kerja sama pada bidang infrastruktur.
Baca juga: Ketua MPR RI Bocorkan Progres Proyek Jembatan Batam Bintan di Kepri
Baca juga: Gubernur Kepri Kebut Proyek Jembatan Batam Bintan, Salurkan Ganti Rugi Lahan Warga
Pembangunan jembatan dengan panjang mencapai 14,76 kilometer ini diproyeksikan menghabiskan dana Rp 4,3 triliun.
Jembatan ini menghubungkan dari titik di kawasan Kabil, Batam menuju lintas barat Bintan.
"Meskipun di tengah pandemi covid-19 dan ada beberapa program yang pelaksanaannya bergeser, kami harap kerja sama ini tetap bisa terlaksana dengan baik," ujar Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dalam keterangan pers seperti dilansir Kompas.com.
Menurut dia, kini status Jembatan Batam-Bintan dalam tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan, penyiapan dokumen lelang dan penyampaian readiness criteria kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
"Target penyelesaian pekerjaan tersebut Maret 2022," imbuhnya.
Jembatan Batam-Bintan merupakan proyek jembatan bentang panjang dengan teknologi cable stayed dan nantinya akan menjadi jalan tol.
Rencana pendanaan proyek terdiri dari dua skema, yakni dukungan pemerintah melalui loan dan KPBU dengan model Minimum Revenue Guarantee (MRG).
Sementara Wakil Menteri MOLIT Yun Seong-won menyampaikan bahwa Indonesia dengan Korea Selatan memiliki kemiripan kondisi geografis, yakni negara kepulauan.
Baca juga: Gubernur Kepri Kebut Proyek Jembatan Batam Bintan, Salurkan Ganti Rugi Lahan Warga
Baca juga: Update Jembatan Batam Bintan, Ansar Silaturahmi dengan Warga yang Lahannya Terdampak
Mereka juga menyebut telah memiliki pengalaman membangun jembatan di atas laut dengan sukses dan memiliki teknologi memadai di bidang jembatan.
"Untuk itu, kami berharap bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini," imbuhnya.
Pemerintah Korea Selatan berharap dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini melalui skema KPBU.
"Setelah kami pelajari, KPBU dengan model MRG kurang lebih sama seperti skema yang kami tawarkan yakni Availability Payment," tambah Wamen Yun Seong-won.
Korea Selatan telah menyampaikan minat turut serta dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan untuk mendanai komponen cable stayed dengan skema KPBU.
Yakni dengan mengirimkan surat melalui Korean Exim Bank (KEXIM) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 22 September 2021 lalu.
Baca juga: Gubernur Kepri Mendadak Terbang ke Jakarta Terkait Jembatan Batam Bintan
Baca juga: Gubernur Beberkan Mesin Ekonomi Kepri, Komisi V DPR RI Dukung Jembatan Batam Bintan
