Breaking News:

PERSPEKTIF

Wujudkan Spending Better Pengelolaan APBN melalui Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan

Istilah “spending better” akhir -akhir ini sering kita dengar diberbagai acara maupun seminar -seminar keuangan negara

Wujudkan Spending Better Pengelolaan APBN melalui Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan
ist
Merri Syafwardi, S.TP, M.M

TRIBUNBATAM.id - Istilah “spending better” akhir -akhir ini sering kita dengar diberbagai acara maupun seminar -seminar keuangan negara.

Spending better ternyata merupakan salah satu kebijakan fiskal dari beberapa kebijakan fiskal lainnya yang ditetapkan untuk Tahun 2022. Sebagai instrumen penggerak roda perekonomian, APBN memiliki peranan yang besar dalam mewujudkan tujuan bernegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya agar perbaikan kualias belanja bukan hanya pada penyerapan tetapi juga memperhatikan target baik itu output maupun outcome yang ingin dicapai.

Spending better dalam pelaksanaan APBN bermakna kepada kualitas belanja melalui pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal APBN yang sehat dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun 2022, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja
Negara dan Pembiayaan Anggaran.

Pengelolaan APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu anggaran tersebut difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengelolaannya berdasarkan prinsip demokrasi, kebersamaan, berkeadilan, efisiensi dan berkelanjutan.
Pengelolaan APBN yang baik dan benar tidak lepas dari peranan Sumber Daya Manusia yang mengelola dan melaksanakan kebijakan. Kualitas belanja yang lebih baik dapat diwujudkan apabila SDM pengelola keuangan dapat mengelola anggaran dengan baik melalui proses bisnis yang baik, serta pengadaan barang dan jasa yang profesional.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan standarisasi kompetensi pengelola keuangan handal dalam suatu profesi pengembangan karir melalui Jabatan Fungsional Di bidang Perbendaharaan.

Implementasi Jabatan Fungsional Dibidang perbendaharaan menjadi tumpuan dan harapan dalam upaya penyederhanaan birokrasi pada proses pelaksanaan anggaran.

Hal ini juga sejalan dengan dengan prioritas utama Presiden Tahun 2020-2024 yaitu pembangunan SDM yang unggul dan penyederhanaan birokrasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved