Breaking News:

Soal Penghapusan Honorer 2023, Puluhan PTT di Pemkab Natuna Bertandang ke Gedung DPRD

Kedatangan puluhan PTT ke DPRD Natuna itu untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023

Penulis: Muhammad ilham | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Puluhan tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Senin (4/7/2022). Mereka rapat dengar pendapat (RDP) bahas SE Menpan RB terkait penghapusan tenaga honorer dengan anggota dewan 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Puluhan tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Senin (4/7/2022).

Sebelum masuk ruang rapat paripurna DPRD Natuna, puluhan PTT itu berjalan kaki beriringan membawa sebuah spanduk bertuliskan:

Seorang Pemimpin yang Diharapkan..!!!
Kami PTT Tidak Bisa Berlapang Dada Kalau yang Dirampas Kebahagiaan Kami Sekeluarga
Kami PTT Memang Bukan Apa-apa Namun Kami PTT Bisa Diandalkan Dalam Bekerja

Puluhan PTT tersebut datang ke DPRD Natuna untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah pada 2023 mendatang.

"Itu bukan demo, tapi rapat dengar pendapat (RDP) mereka datang ke dewan untuk menyampaikan aspirasi," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna, Muhammad Alim Sanjaya kepada Tribunbatam.id, melalui sambungan telepon.

Alim menjelaskan, sebelum para PTT datang ke DPRD Natuna, dua minggu sebelumnya mereka telah berkirim surat ke Bupati Natuna dan DPRD Natuna meminta izin untuk melakukan RDP.

"Jadi itu bukan demo," tegas Alim.

Dalam pertemuan tersebut para PTT menyampaikan keluh kesah terkait kebijakan tentang penghapusan tenaga honorer pada instansi pemerintahan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Baca juga: Tahun Depan Honorer Dihapus Pemerintah, Naik Kasta Jadi CPNS atau PPPK asal Lolos Kriteria Ini

Baca juga: Syarat dan Kriteria Tenaga Honorer Bisa Jadi CPNS, Usia di Atas 40 Tahun Masih Bisa

Diketahui dalam SE tersebut menjelaskan bahwa, pada 28 November 2023 diwajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK.

Sementara sebanyak 1.503 PTT dan GTT di Natuna banyak yang belum memenuhi syarat untuk menjadi PNS dan PPPK, kuotanya pun terbatas.

Jubir Forum Komunikasi PTT, Wan Fiar saat RDP berlangsung menyampaikan sejumlah permintaan dan tuntutan, yaitu:

  1. Meminta dukungan Pemda agar tenaga honorer diangkat menjadi PPPK secara bertahap. Dimana masa kerja tenaga honorer tidak kurang dari 10 tahun
  2. Meminta penambahan kouta dan formasi tempat kerja
  3. Meminta pemerintah pusat melalui Pemda agar mempertimbangkan penghapusan tenaga honorer karena Natuna masuk daerah perbatasan
  4. Meminta Kepala Daerah dan stakeholder mengambil sikap terhadap aspirasi PTT

(Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved