Breaking News:

BATAM TERKINI

Konflik Lahan di Batam, Warga Kaveling Taman Yasmin Minta Sikap Pemerintah

Warga Kaveling Taman Yasmin Kebun Nongsa Batam meminta kejelasan sikap pemerintah terkait polemik status lahan yang mereka tinggali.

TRIBUNBATAM.id/Ichwan Nur Fadillah
Warga Kaveling Taman Yasmin, Nongsa, Batam menunjukkan papan plang pemberitahuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (20/7/2022). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Warga yang tinggal di sekitar Kaveling Taman Yasmin Kebun, Kecamatan Nongsa, Batam meminta kejelasan kepada pemerintah terkait lahan yang mereka tempati.

Ginting, warga Batam yang mendiami lahan di sana menyebut, jika sepengetahuannya lahan kaveling di sana merupakan kawasan hutan lindung.

Hal ini diketahui oleh Ginting saat perkara milik PT Kayla Alam Sentosa heboh di Batam terkait lahan ini sekira tahun 2019 silam.

"Sebelumnya saya tahu ini hutan lindung saat DPR RI datang tahun 2019 silam untuk perkara PT Kayla Alam Sentosa. Kami tak ingin mengulangi masalah seperti yang lalu," ujar Ginting kepada Tribun Batam.id, Rabu (20/7/2022).

Kondisi ini diperkuat dengan empat plang pemberitahuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri.

Baca juga: Polemik Konflik Lahan di Batam, PT Cakrawala Inti Wisata Bantah Gusur Warga

Plang itu berada sekitar 200 meter dari jalan raya utama.

"Awalnya itu [plang] di depan. Cuma dipindahkan oleh PT. Kayla ke belakang. Ada empat plang yang terpasang di titik ini," tambahnya.

Pantauan Tribun Batam.id, plang itu sendiri bertuliskan informasi jika areal di sana berstatus hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015.

Selain itu, terdapat informasi bahwa hutan lindung di sana bernama Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dengan luas sekitar 495 hektare.

"Kalau warga kami di sini berjumlah sekitar 350 KK," ucapnya.

Baca juga: Konflik Lahan di Batam, Warga Pertanyakan Status Kaveling Yasmin Kebun Nongsa

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Sazani menjelaskan bahwa Penetapan Lokasi (PL) milik PT. Cakrawala Inti Wisata tidak termasuk hutan lindung.

"PL sudah ada. WTO juga, jadi bukan hutan lindung. Intinya, HPL pun sudah ada. Kalau di lahan belakang PL itu ya betul, kawasan hutan lindung," ujarnya saat dihubungi Tribun Batam secara terpisah.(Tribun Batam.id/Ichwan Nur Fadillah)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved