Kadisdik Kepri Blak Blakan Soal PPDB Kepri 2022 di Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas atau PPDB Kepri tingkat SMA selalu menyisakan masalah bagi orangtua wali murid akibat anaknya tidak diterima di sekolah negeri.

Sistem zonasi PPDB Kepri 2022 yang diterapkan selama ini seakan tidak menjawab persoalan proses PPDB SMA Negeri.

Pasalnya peserta PPDB Kepri 2022 yang dekat dengan wilayah sekolah misalnya tidak diterima di sekolah tersebut.

Kemudian ada tawaran kepada orangtua untuk memasukan anaknya ke sekolah swasta.

Tetapi kendala biaya menjadi alasan utama, ada gedung dan ruang kelas baru coba menambah pemerintah.

Baca juga: PPDB Batam, Kadisdik Kepri Sayangkan Orangtua Ngotot Anak Masuk Sekolah Favorit

Namun, tetap saja semua itu belum memenuhi jumlah peserta didik yang ada. Lantas apa solusi dari pemerintah?

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau atau Kadisdik Kepri, Andi Agung menjelaskan jika orang tua mengeluhkan anaknya yang tak masuk sekolah mengacu pada Permen Kemendikbud nomor 1 Tahun 2021 yang ia klaim sudah berjalan baik secara aplikasi atau online.

Sesuai UU No 23 tahun 2014, Disdik Kepri membawahi SLB, SMA dan SMK atau sebanyak lima Kabupaten dan dua kota.

Terkait PPDB setelah 9 Juli 2022 kemarin, terutama di Batam dengan jumlah siswa yang tamat SMP sebanyak 19.400 orang.

Sedangkan daya tampung di negeri itu hanya 11 ribu, artinya ada 8 ribu yang harus terbuang.

"Pada prinsipnya secara prestasi kita menggunakan zonasi itu tidak ada masalah. Hanya permasalahan saat ini jumlah siswa yang banyak, artinya belum berimbang dengan sarana yang ada," ujarnya dalam program Tribun Podcast (Tripod).

Ia menjelaskan, masih ada orangtua yang berharap anaknya masuk ke SMA negeri di Batam yang banyak disebut sebagai sekolah favorit.

Baca juga: Edaran Disdik Kepri Stop Belajar Tatap Muka SMA/SMK Mainland Batam Berakhir Hari Ini

Sehingga terjadi penumpukan di sekolah-sekolah tertentu.

Kadisdik Kepri Andi Agung kembali menyampaikan, jika DPRD Kepri sudah pernah menganggarkan untuk mengatasi masalah kekurangan ruang belajar.

Namun bersamaan adanya covid-19, pos anggaran itu terpaksa dialihkan sehingga pembelajaran dilakukan secara daring.

"Namun Kepala Sekolah cukup kreatif namanya belajar di halaman terbuka, tetapi di sisi lain penilaian menurut orangtua masih tanda kutip," ujar Andi.

Memang pada saat itu, lanjut Andi kembali, dianggarkan dan sudah dapat dua lokal.

"Insya Allah tahun ini semuanya akan baik pada Januari mendatang. Kedepannya kami telah berdiskusi bersama BP Batam untuk pembangunan sekolah baru. Alhamdulillah lahan untuk sekolah baru itu sudah ada di Kota Batam untuk antisipasi pemerataan pendidikan. Tapi untuk pembangunan RKB di Batam tahun ini kita bangun sebanyak 138, ini untuk menjawab tantangan itu," ucap Andi kembali.

Baca juga: SMAN 8 Batam Tiadakan Belajar Tatap Muka hingga 7 Februari 2022, Ikut Edaran Disdik Kepri

Anggota Komisi IV DPRD Kepri Sirajudin Nur yang hadir dalam Tribun Podcast itu mengatakan, upaya terus dilakukan oleh pemerintah maupun DPRD komisi IV terkait kisruh PPDB.

Ia menjelaskan, jika tahun lalu saat membahas anggaran dinas pendidikan sudah disepakati solusi.

Yang pertama, semua sekolah baru yang dibangun wajib mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Kedua, tahun lalu kita berjuang untuk mengakses APBN.

Pada tahun ini, total anggaran yang di gelontorkan untuk pembangunan sarana dan prasarana jumlahnya Rp 47,05 miliar dengan jumlah 135 rombongan kelas belajar (RKB).

"Ada beberapa sekolah belum mempunyai RKB tetapi sudah punya murid contohnya SMA Negeri 3 Batam yang tidak tertampung bergeser ke SMA Negeri 26 Batam. Kami sudah lihat di tahun ini ada perbaikan, sudah ada beberapa tindakan yang sudah dijalankan. Barangkali pak Andi yang penting yang harus kita sosialisasikan karena selama ini masyarakat menilai selama ini tidak ada solusi," sebut Sirajudin.

Baca juga: Empat Poin Penting Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala yang Dikeluarkan Disdik Kepri

Disampaikannya, keberatan orangtua yang kelasnya yang tidak cukup untuk menampung, makanya sementara proses pembelajaran dialihkan ke SMA Negeri 3 Batam.

Tetapi pada Januari 2023, harapkan tiga ruang kelas di SMA Negeri 26 sudah tersedia termasuk fasilitas lainnya.

Ia juga menyebutkan kendala yang sering terjadi saat PPDB Kepri.

Pertama pemerataan sarana dan prasarana dan kedua mengenai mutu pendidikan.

"Karena orangtua tentunya akan berpikir sarana dan prasarana yang tidak memadai, ini pasti mutunya juga kurang," ujar Sirajudin kembali.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google