Negeri Jiran Malaysia dan Indonesia Bahas Batas Internasional di Kalimantan

MALAYSIA, TRIBUNBATAM.id - Perwakilan dua negara di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia bertemu untuk membahas garis batas Internasional di Pulau Kalimantan.

Bandung, Provinsi Jawa Barat menjadi lokasi pertemuan perwakilan Indonesia dan negeri jiran Malaysia dalam pembahasan garis batas Internasional di Pulau Kalimantan itu.

Forum Kerjasama Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on Demarcation and Survey of International Boundary between Malaysia and Indonesia selama dua hari pada 18 Agustus 2022 ini, merupakan forum kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk survei dan penegasan garis batas Internasional kedua negara yang mencakup perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Pada persidangan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri selaku Ketua Panitia Nasional Survei dan Penegasan Batas Internasional Indonesia - Malaysia serta anggota Delegasi dari Pejabat Kementerian/Lembaga dibawah forum JIM.

Baca juga: Polres Karimun Musnahkan Ribuan Ekstasi Asal Negeri Jiran Malaysia

Antara lain Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenko Polhukam, BNPP, BIG dan BIN.

Sedangkan Delegasi Malaysia dipimpin oleh Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Malaysia yang beranggotakan Pejabat Kementerian/Lembaga Malaysia, antara lain: Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kemenlu Malaysia, dan Jabatan Tanah dan Ukur Sabah Malaysia.

Kedua negara sepakat perlu menggelar Pertemuan antara Co-Project Director (CPD) Kaltara – Sabah untuk mengkaji laporan Chief of Field Parties (CFP) atas kegiatan survei OBP Pulau Sebatik yang telah diselesaikan oleh kedua CPD pada tahun 2019.

Pasca pelaksanaan Persidangan Special JIM ini, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara siap mengkoordinasikan tindak lanjut dari hasil Kerjasama survei dan demarkasi Indonesia-Malaysia terhadap Kementerian/Lembaga terkait.

Baca juga: HUT RI, Dua Paguyuban Gelar Lomba di Pulau Terluar Natuna Berbatas Malaysia

“Untuk mendukung dalam mensinergikan pelaksanaan Joint Indonesia-Malaysia (JIM) antara stakeholder, Ditjen Administrasi Kewilayahan siap untuk mengkoordinasikan implementasi hasil-hasil Special JIM yang telah disepakati agar terlaksana dengan baik dan tepat,” ujar Dr. Safrizal, ZA, M.Si selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (21/8/2022).

Persidangan Special JIM ini diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Persidangan Ke-44 Joint Indonesia-Malaysia (JIM) serta untuk menjalin kembali silaturahmi kedua negara yang telah tertunda karena pandemi covid-19.

Pertemuan juga untuk menyegarkan kembali hasil Persidangan Ke-43 JIM tahun 2019 dan perkembangan survei demarkasi tahun 2020 sampai sekarang.

Baca juga: Beda Malaysia, SIngapura dan Indonesia Soal Kebijakan Rumah Buat Warganya

Beberapa agenda pembahasan yang menjadi perhatian dalam persidangan dimaksud adalah kegiatan survei bersama dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad/Sesai dan program survei bersama Investigasi, Perbaikan dan Pemeliharaan tahun 2022/2023.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Choirul Arifin)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google

Sumber: Tribunnews.com