Breaking News:

DISKOMINFOTIK ANAMBAS

Sarana Pendidikan di Anambas Masih Minim, Disdikpora Harap Dukungan Pusat dan Pemprov

Kepala Disdikpora Anambas Tony Karnain berharap dukungan dari pemerintan pusat maupun provinsi terkait sarana pendidikan di Anambas yang masih minim

tribunbatam.id/Noven Simanjuntak
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kepulauan Anambas Tony Karnain sebut, persoalan infrastruktur di Anambas yakni terkait minimnya ruang belajar dan perlunya renovasi sejumlah gedung sekolah yang tersebar di berbagai pulau 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga kini masih belum optimal.

Persoalan infrastruktur di Anambas itu terkait minimnya ruang belajar dan perlunya renovasi sejumlah gedung sekolah yang tersebar di berbagai pulau.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Anambas, Tony Karnain menyebut, kondisi ini turut menjadi perhatian bagi pihaknya.

Ia mengungkapkan, daerah yang mengalami kekurangan ruang belajar siswa dan perlunya renovasi gedung sekolah hampir merata tersebar di kawasan Anambas.

Satu di antaranya ialah minimnya ruang belajar siswa di Sekolah Dasar (SD) Desa Lingai besar.

Di sana, hanya terdapat tiga ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6.

Meski kondisi tersebut dirasa belum ideal, faktor itu lantaran jumlah siswa yang tergolong sedikit.

Baca juga: Harga Telur Ayam di Anambas Terkini per Papan Rp 58 Ribu, Pedagang Sebut Masih Normal

"Kondisi ruang belajar di sana sebenarnya dapat dikatakan cukup, karena kebetulan jumlah siswanya juga sedikit. Alternatifnya satu ruang kelas dibagi dua oleh pihak sekolah," ucapnya kepada Tribunbatam.id, Senin (29/8/2022).

Di samping itu, adapun persoalan renovasi gedung sekolah khususnya di Kecamatan Siantan, lantaran masih terkendala dengan ketersediaan lahan.

Bahkan beberapa sekolah yang diusulkan ataupun diberi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat di sana, belum memiliki sertifikat lahan.

"Untuk itu, kami sudah dorong pihak sekolah untuk memastikan sertifikat lahan itu terlebih dahulu. Apakah hibah atau seperti apa, agar nantinya tidak jadi penghambat," jelasnya.

Pihaknya juga terus berupaya mengoptimalkan pelayanan pendidikan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi hingga pemerintah pusat.

"Untuk mengatasi ini tentu kita berharap adanya dukungan dan dorongan dari pemerintah," tukasnya.

(Tribunbatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved