Breaking News:

PENEMBAKAN DI RUMAH KADIV PROPAM

Komnas HAM Beri Rekomendasi Berbeda Kasus Brigadir J Bagi Jokowi dan Polisi, Dituding Bikin Polemik

Penasihat TAMPAK, Saor Siagian menyoroti perbedaan rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden Joko Widodo dengan yang diberikan kepada Kepolisian.

Editor: Anne Maria
istimewa
kantor Komnas HAM RI. Komnas HAM Beri Rekomendasi Berbeda Kasus Brigadir J Bagi Jokowi dan Polisi, Dituding Bikin Polemik 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Komnas HAM dituding membuat polemik terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Hal itu setelah Komnas HAM memberikan rekomendasi yang berbeda mengenai kasus pembunuhan Brigadir J tersebut.

Komnas HAM disebut memberi rekomendasi yang berbeda antara kepada Presiden Jokowi dan Polisi.

Atas perbedaan rekomendasi tersebut, Komnas HAM pun mendulang sorotan dari Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (TAMPAK).

Penasihat TAMPAK, Saor Siagian menyoroti perbedaan rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden Joko Widodo dengan yang diberikan kepada Ke polisian.

Saor menyoroti rekomendasi yang ditujukan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi pada 7 Juli 2022 di Magelang.

"Padahal kerja polisi sudah sangat maksimal, tapi sekarang Komnas HAM jadi bulan-bulanan hingga dilaporkan Ke Mabes Polri karena melampaui kewenangan soal dugaan pelecehan seksual terhadap PC. Ini menciderai korban publik dan kerja timsus," kata Saor dalam program “Kompas Petang” Kompas TV, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Intimidasi Wartawan yang Liput Kasus Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo, Bharada Sadam Dihukum Demosi

Baca juga: Pengacara Putri Chandrawathi Bantah Dugaan Komnas HAM Tentang Kliennya Ikut Tembak Brigadir J

Menurut Saor apa yang diungkap Komnas HAM soal dugaan pelecehan adalah hal yang berbahaya.

"Mereka sebagai pemantau nah, kami kan bingung rekomendasi yang mereka lakukan hanya dugaan-dugaan kan berbahaya," ujarnya.

Bahkan, Saor menyatakan bahwa rekomendasi Komnas HAM telah “menyesatkan” dengan menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

"Bahkan ada dugaan obstruction of justice menurut kami, bahwa Komnas HAM itu tidak pro-yustisia. Padahal kerja-kerja polisi, khususnya Timsus sudah sangat maksimal, itu menurut kami sangat mengganggu,” kata Saor.

"Mereka bukan malah mendukung apa yang dilakukan Timsus, tetapi menurut kami sudah melampaui wewenang, karena dalam rekomendasi ada dugaan pelecehan seksual di Duren Tiga, kan itu sudah di-SP3-kan (dihentikan)."

"Rekomendasi Komnas itu mencederai rasa keadilan korban, publik, dan juga kerja-kerja Timsus,” sambungnya.

Di lain sisi, Hermawan Sulistyo, guru besar Universitas Bhayangkara menegaskan seharusnya Komnas HAM memenuhi tugasnya yang diminta untuk ikut mengawasi polisi karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved