Breaking News:

Mahfud MD Sebut Hakim Agung yang Korupsi Ada Dua, Menko Polhukam Sebut Jangan Dilindungi

Menkopolhukam Mahfud MD pun mengatakan Hakim Agung MA yang terjaring OTT KPK harus dihukum berat.

Editor: Anne Maria
Tribunnews/JEPRIMA
Tersangka Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati mengenakan rompi tahanan saat akan dihadirkan pada konferensi pers di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022). 

TRIBUNBATAM.id- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) Mahfud MD mengatakan terdapat ada dua Hakim Agung yang terlibat korupsi.

Menkopolhukam Mahfud MD pun mengatakan Hakim Agung MA yang terjaring OTT KPK harus dihukum berat.

Ia bahkan menegaskan sosok hakim agung yang kedapatan korupsi tidak boleh ditutupi atau dilindungi.

Ia juga menyebut informasinya ada dua Hakim Agung yang terlibat.

"Ada Hakim Agung yang terlibat kalau nggak salah ada dua," ungkapnya, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (24/9/2022).

"(Hal itu) harus diusut dan hukumannya harus berat."

Baca juga: Mahfud MD Minta Hakim Agung yang Korupsi Harus Dihukum Berat

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD Kumpulkan Puluhan Rektor di Malang, Sebut Hanya Silaturahmi

Menurut Mahfud MD, seorang hakim harusnya menjujung tinggi keadilan.

Dengan adanya korupsi yang dilakukan hal tersebut tentu saja menciderai profesi hukum.

"Karena Hakim itu benteng keadilan, kalau sampai (korupsi) itu terjadi jangan sampai diampuni, jangan boleh ada yang melindungi," ungkapnya lagi.

"Karena sekarang zaman transparan, zaman digital, anda melindungi, anda akan ketahuan," pungkasnya.

Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangkap Hakim Agung MA, Sudrajad Dimyati.

Hakim Agung MA ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, kemarin Kamis (22/9/2022).

KPK pun mengumumkan dalam kasus tersebut terdapat 10 orang yang diamankan.

10 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni SD seorang Hakim Agung di MA, ETP Panitera Pengganti MA, DY dan MH seorang PNS pada Kepaniteraan MA, RD dan AB merupakan PNS Mahkamah Agung.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved