Masih Ada Temuan Penyalahgunaan Dana Bos dan SPP, Bendaharawan Sekolah Ikuti Pembekalan

Ia juga mengungkapkan rasa salutnya kepada bendahawan di sekolah yang juga berprofesi sebagai guru. Tapi harus mengeluarkan pertanggungjawaban spp dan dana bos.

"FGD dan Asistensi ini ada bentuk media untuk berkominikasi. Kita manfaatkan pengawas internal pemerintah. Karena puna APIP kita minta pemerintah buka hotline. Selama ini banyak hal yang terjadi, karena kira selalu menginventarisarikan hukum itu karema ada yang keliru," katanya.

Karena kesalahpahaman itu, lanjut Ansar, kalau ada hal yang meragukan sebaiknya berkomunikasi intens dengan kejaksaan dan Polda. Terutama kepada Inspektorat Provinsi Kepri.

"Kalau ada hotline yang diperbuat, jangan sampai bendahara sulit berkomunikasi. Dari sisi internal masih mengalami kesulitan, dan ada legal opini yang baik, gunakan hotline yang digunakan kejaksaan tinggi dan kapolda," katanya.

Menurut Ansar, tindakan preventif harus diutamakan agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Dalam FGD ini perlu juga mengundang Kepsek.

Ia memisalkan terkadang ada keinginan kepala sekolah sulit ditolak oleh bendahara sekolah terkait penggunaan dana bos dan SPP. 

"Apalagi kalau bicara spp, harus transparan. Saya miris kepsek yang tak menikmati tapi karena ada kebijakan, akhirnya terlibat hukum. Komite sekolah juga perlu dilibatkan Tapi bapak ibu tak usah khawatir kalau bekerja tulus tak terjadi hal seperti itu. Dinamika pembangunan kepada masyarakat terus berkembang," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)