UMK Batam 2023 Selesai Dibahas, Tapi Ada 3 Angka dengan 3 Formula Penghitungan 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam menyepakati penerapan upah berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 18 tahun 2022. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, pembahasan sudah selesai dilaksanakan.

Selama pembahasan berlangsung masing-masing anggota DPK mengusulkan angka, menurut penghitungan mereka.

"Masing- masing punya kepercayaan dan menyakini penghitungan yang dinilai layak menurut mereka untuk ditetapkan sebagai UMK Batam 2023 mendatang," kata Rudi.
 
Diakuinya, angka yang ada di rapat tersebut akan dilaporkan kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi untuk diusulkan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk ditetapkan sebagai UMK tahun 2023 mendatang.

"Paling lambat kan 1 Desember sudah ditetapkan. Jadi hari ini saya mau lapor Pak Wali dulu untuk hasil pembahasan UMK hari ini," ujarnya.
 
Mengenai angka yang akan disampaikan kepada Wali Kota, Rudi menjelaskan belum ada angka pasti, namun usulan mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2022, dengan kenaikan maksimal 10 persen.

"Berapa besaran kenaikannya nanti disampaikan pimpinan. Tahapan yang dilakukan DPK adalah pembahasan formula kenaikan. Jadi untuk angka nanti ada tiga formula yang digunakan, tergantung nanti mau pakai yang mana," katanya. 

Rudi mengungkapkan untuk perwakilan buruh memiliki usulan sesuai Permenaker, sedangkan untuk pengusaha tetap mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021.

Baca juga: KEBAKARAN DI BATAM, Bekas Gudang di Tanjung Uncang Terbakar, Asap Hitam Membubung Tinggi 

 
"Masing-masing punya penghitungan tersendiri, dan pertimbangan seperti kondisi resesi, dan kebutuhan layak hidup yang terus naik," ujarnya.

SPSI meminta untuk memperhatikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022.

SPSI juga mengusulkan untuk menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 ITUN/2022, bahwa nilai formula SK UMK 2021 dan SK UMK 2022 harus diperbaiki dengan selisih Rp 229.664, sesuai peraturan dan per Undang Undangan yang berlaku.

Sehingga dapatlah nilai UMK sebesar Rp 4.759.932.

Terpisah, Ketua Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Yafet Ramon, mengatakan, FSPMI dalam rapat tersebut menyampaikan menolak pembahasan Upah Minimum Kota menggunakan PP 36 Tahun 2021. 

"Meminta Gubernur untuk melaksanakan putusan perkara MA No 75 K/TUN/2022 tentang SK UMK Batam Tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 3.279.000," katanya.

Pihaknya juga meminta Gubernur untuk menetapkan UMK 2022 sebesar Rp 5.196.000 dan UMK Batam Tahun 2023 sebesar Rp 5.380.739.

"Bagi pekerja di atas satu tahun berhak untuk mendapatkan nilai kenaikan sekurang-kurangnya sama dengan kenaikan UMK tahun 2023," katanya.

Yafet mengatakan, usulan kedua dari unsur pengusaha, mereka menyatakan PP 36 Tahun 2021 sampai saat ini masih berlaku dan tidak ada putusan atau penetapan yang membatalkannya.

"Sehingga mereka menilai, secara hirearki per Undang-undangan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 telah bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu PP 38 Tahun 2021," kata dia.

Sehingga para pengusaha berpendapat pembahasan UMK Batam Tahun 2023 tetap mengacu pada formula pasal 26 dan pasal 27 PP 36 Tahun 2021.

"Pengusaha merekomendasikan UMK Batam tahun 2023 sebesar Rp 4.299.256. Dengan kenaikan sebesar 2,7 persen terhadap UMK Batam Tahun 2022," katanya.

Sementara usulan ketiga dari pihak Pemerintah untuk mengikuti Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah tahun 2023.

"Usulan keempat dari Pakar/Akademisi mereka juga meminta mengacu pada Permenaker 18 Tahun 2022. Kami meminta Wali Kota Batam dalam rekomendasi upah ke Gubernur memperhatikan usulan kami. Kami berharap, kaum buruh diperhatikan saat penentuan upah ini bukan saat pemilu saja," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)