Ngaku Jadi Korban, PT Pax Ocean Batam Bantah Tudingan Buang Limbah ke Laut

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Limbah minyak hitam di areal galangan PT Pax Ocean Tanjung Uncang, Batam, membuat heboh masyarakat.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPRD Batam, masyarakat pesisir di sana menuturkan bahwa limbah itu mengganggu aktivitas nelayan.

Bahkan, tudingan negatif untuk PT Pax Ocean pun tak terelakkan. Pasalnya, banyak masyarakat menduga jika minyak itu berasal dari perusahaan tersebut.

Mengingat, hampir sebagian besar limbah berada di areal galangan PT Pax Ocean.

Kuasa hukum PT Pax Ocean, Nico Sitanggang, pun langsung membantah tudingan yang mengarah ke pihaknya itu.

Menurut Nico, mereka pun mengklaim jika perusahaan juga menjadi korban. Sama seperti masyarakat yang terdampak.

"Saya tegaskan, limbah itu bukan milik PT Pax Ocean. Kami juga mendapat kiriman, dari mananya kami tidak tahu," ujarnya kepada Tribun Batam usai RDPU digelar, Jumat (2/12/2022).

Ia menambahkan, pihak perusahaan juga telah menjalankan instruksi dari pihak terkait untuk segera mengurangi dampak yang terjadi di lingkungan masing-masing akibat limbah minyak hitam tersebut.

Baca juga: GERAM Laut Tanjung Uncang Batam Tercemar Limbah, Nelayan Minta Pemerintah Bertindak

Sehingga, PT Pax Ocean juga mesti melakukan pembersihan dan saat ini pengerjaannya pun sudah hampir 90 persen.

"Untuk dampak ke masyarakat, kita masih menunggu dulu siapa yang bertanggung jawab. Karena tidak mungkin kami yang bertanggung jawab, karena kami juga korban," tambahnya.

Nico mengklaim, perusahaan sendiri baru pertama kali mendapatkan areal galangan mereka dipenuhi limbah minyak hitam.

"Ini bukan rutinitas. Baru kali ini kami dapat dalam jumlah cukup besar. Dalam Minggu ini kami tidak pernah melakukan aktivitas tank cleaning. Untuk kegiatan inipun sebenarnya kita sudah punya SOP sendiri," katanya.

Pantauan Tribun Batam di agenda rapat, banyak perwakilan masyarakat yang menyayangkan kondisi ini bisa terjadi.

Lemahnya pengawasan dan atensi dari instansi terkait disebut menjadi alasan utamanya.

Apalagi, beberapa dari mereka mengakui jika pencemaran di perairan Batam seolah menjadi agenda rutin apabila sudah memasuki angin musim utara.

"Patroli laut harus dirutinkan. Limbah ini berdampak pada masyarakat pesisir. Khususnya priuk nasi para nelayan. Pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini DLH, seharusnya dapat diperketat. Jangan angin utara dijadikan alasan untuk pencemaran," ujar seorang perwakilan masyarakat. (TRIBUNBATAM.id/Ichwan Nurfadillah)