Angka UMK Batam 2023 Picu Polemik, Udin Ingatkan Pentingnya Jaga Batam Tetap Kondusif

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Selama satu minggu terakhir, polemik soal besaran nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kota Batam menjadi sorotan banyak pihak.

Hal ini tak terlepas dari aksi buruh di Batam yang menuntut agar upah tahun 2023 nanti bisa naik 13 persen.

Demonstrasi inipun turut menyita perhatian Anggota Komisi IV DPRD Batam, Udin P. Sihaloho.

Udin menyayangkan jika aksi ini terus terjadi tiap tahunnya saat permasalahan UMK jadi pembahasan.

"Kita harus menjaga bagaimana kondusivitas investor yang berinvestasi di Kota Batam. Seberapa besarpun dibuat nilai UMK, kalau tetap diimbangi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan lainnya, tak ada artinya juga," ujar Udin saat ditemui Tribun Batam, Rabu (7/12/2022).

Udin juga meminta agar Pemerintah Kota Batam lebih berperan aktif dan responsif dalam mengontrol harga kebutuhan barang pokok.

Sehingga, polemik UMK sendiri tak langsung diimbangi dengan harga barang di pasar yang membumbung tinggi.

"Pemerintah harus bisa kontrol harga kebutuhan di pasar. Jangan operasi pasar itu digelar saat momen-momen UMK saja. Saya sudah pelajari ini. Kadang kala, operasi pasar dibuat hanya karena menjelang pembahasan UMK. Apa salahnya per triwulan dicek. Sehingga kita tahu betul harga kebutuhan itu memang ada kenaikan atau tidak," sambungnya.

Baca juga: Polisi Diserang Bom Bunuh Diri, Kapolda Kepri Minta Semua Mako di Kepri Waspada

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut memahami jika keluhan pekerja saat ini tak terlepas tingginya biaya hidup (living cost) di Kota Batam.

Sehingga, para pekerja pun menuntut agar gaji ikut naik guna mengimbangi biaya hidup tadi.

"Kalau misalnya, gaji mereka bisa sesuai untuk menutupi kebutuhan hidup, mungkin polemik ini tak terjadi. Jadi, menyangkut ke UMK ini, harus ada instrospeksi dari masing-masing. Baik dari pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerjanya," paparnya lagi.

Ia menyayangkan jika polemik perihal besaran nilai UMK ini terus dikedepankan.

Hal ini tak terlepas demi menciptakan situasi kondusif di Batam dan membuat investasi terus masuk ke depannya.

"Apa kita tak bosan ribut terus seperti ini? Kalau masih berkutat di polemik ini saja, kapan Batam bisa maju. Kapan kita bisa mengentaskan kemiskinan atau mengurangi tingkat pengangguran? Tak ada itu. Kita bekerjasama dengan baik antar seluruh pemangku kepentingan. Jadi, jangan mimpi pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan ekonomi, tak ada itu. Kalau untuk mendongkrak pariwisata mungkin betul," kritiknya. (TRIBUNBATAM.id/Ichwan Nurfadillah)