Aliansi Nelayan Datangi Kantor DPRD Natuna, Bahas Aturan Pembatasan Area Tangkap

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Febrizal menyampaikan tahun 2020 UPT Dinas KP tidak melampirkan secara umum dalam TDKP.

Namun sejak diterbitkannya Permen KP nomor 18 tahun 2022, UPT Dinas KP diminta memberikan informasi utuh dilampiran TDKP terkait informasi alat penangkapan ikan dan jalurnya disesuaikan dengan Kepmen tersebut.

"Sebenarnya kami dari UPT sudah mempersalahkan hal ini karena akan berdampak langsung kepada nelayan. Kami sudah berkoodinasi dengan Kementerian KP namun belum ada jawaban," kata Febrizal.

Terkait permintaan nelayan agar dalam penerbitan TDKP yang akan datang tidak ada lagi batas zona penangkapan, Febrizal menyampaikan dirinya tidak bisa menjawab karena bukan kapasitasnya.

Baca juga: Nelayan Natuna Susah Dapat Solar, DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan Pertamina

"Untuk hal ini saya tidak berani menjawab. Yang harusnya menjawab adalah pimpinan kami," ujar Febrizal.

Namun demikian Febrizal berjanji UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri cabang Natuna akan melakukan koordinasi dengan Kementerian KP terkait usulan dari masyarakat. Agar ke depan dalam penerbitan TDKP tidak adalagi pembatasan zona tangkap.

Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki menyampaikan DPRD Kabupaten Natuna siap membantu perjuangan nelayan terkait kisruh pembatasan zona tangkap melalui TDKP ini.

"Meski di sini kita tidak memiliki kewenangan atas laut bukan berarti kita harus diam ketika para nelayan menjerit. Kami akan selalu siap memberikan dukungan dan ikut berjuang bersama para nelayan agar Permen KP nomor 18 dapat ditinjau kembali,” ucap Marzuki.

Selain itu, Marzuki juga menyampaikan keresahan dari para nelayan atas pembatasan zona tangkap yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri cabang Natuna melalui TDKP berdasarkan Permen KP nomor 18 tahun 2022 merupakan hal yang wajar.

Namun ia berharap agar para nelayan tetap menempuh jalur yang tertib agar tidak ada yang dirugikan.

Selain mengadu permasalahan pembatasan zona tangkap nelayan tonda, para nelayan juga meminta DPRD mencarikan solusi tentang kemudahan dalam pengurusan surat Pas kecil kapal nelayan dan mencari solusi penyaluran BBM solar yang dinilai masih kurang maksimal.

Hadir dalam rapat Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Amhar, Wakil Ketua I, Daeng Ganda Rahmatullah, Wakil Ketua II, Jarmin Sidik, Anggota Komisi II DPRD Natuna, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan perwakilan PSDKP.

(Tribunbatam.id/Muhammad Ilham)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google