Breaking News:

Mantan Kadis Perkim Bintan Dituntut 7,5 Tahun Penjara Terkait Korupsi Lahan TPA

JPU tuntut tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan lahan TPA di Bintan hukuman berbeda. Mantan Kadis Perkim Herry Wahyu dituntut 7,5 tahun bui

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Potret sidang dengan agenda tuntutan terhadap Mantan Kadis Perkim Kabupaten Bintan, Herry Wahyu bersama dua terdakwa lainnya, yakni Ari Syafdiansyah dan Supriatna terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan TPA di Bintan, Kamis (5/1/2023) 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Mantan Kadis Perkim Kabupaten Bintan, Herry Wahyu bersama dua terdakwa lainnya, yakni Ari Syafdiansyah dan Supriatna, dituntut 7,5 hingga 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan.

Ketiganya dituntut dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Uban Selatan, Bintan.

Jaksa Eka Putra Kristian Waruwu menyatakan, ketiga terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Karena itu JPU mengajukan tuntutan terdakwa Herry ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan.

Herry juga dituntut denda senilai Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan digantikan (subsider) 4 bulan kurungan.

Baca juga: Tiga Tersangka Korupsi Lahan TPA Tanjunguban Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

"Terdakwa Herry juga dibebani untuk membayar Uang Pengganti (UP) senilai Rp 100 juta. Apabila tidak dibayarkan, harta bendanya akan disita atau dapat digantikan dengan 5 tahun kurungan penjara," ujar Eka saat membacakan amar tuntutannya, Kamis (5/1/2023).

Sementara terdakwa Ari Syafdiansyah dan Supriatna juga diyakini melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdakwa Ari Syafdiansyah dituntut penjara selama 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa Ari juga diwajibkan untuk membayar UP senilai Rp 1,3 miliar.

Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan disita atau subsider 9 tahun penjara.

Baca juga: Kejari Bintan Telusuri Kekayaan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan TPA

"Terdakwa Supriatna juga dituntut pidana penjara selama 8 tahun, dan denda senilai Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan," ungkapnya.

Selain itu, terdakwa Supriatna juga diwajibkan untuk membayar denda senilai Rp 900 juta.

Apabila tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa akan disita atau digantikan dengan penjara selama 7 tahun.

Mendengar amar tuntutan ini, penasihat hukum ketiga terdakwa akan mengajukan pledoi atau pembelaan.

Ketua Majelis Hakim, Siti Hajar Siregar menunda persidangan hingga satu pekan ke depan.

"Persidangan akan dilanjutkan Kamis, 12 Januari mendatang. Dengan agenda, mendengar pembacaan nota pembelaan terdakwa," sebutnya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved