Gubernur Kepri Apresiasi Opini Pengawasan Ombudsman RI Soal Layanan Publik

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi opini pengawasan dari Ombudsman RI Provinsi Kepri terkait pelayanan publik.

Menurut Ansar Ahmad, opini pengawasan yang diberikan Ombudsman RI perwakilan Kepri menjadi pemicu untuk semua pihak untuk terus meningkatkan pelayanan publik.

Tidak hanya itu, opini pengawasan juga berfungsi untuk meminimalisir maladministrasi agar tercipta pelayanan publik yang prima dari semua stakeholder di Kepri.

"Pemerintah Provinsi Kepri juga berharap setiap penyelenggara pelayanan publik dapat turut serta berlomba-lomba berinovasi dalam memberikan pelayanan. Hal positif yang muncul adalah, pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat dan masyarakat akan menerima segala kemudahan dalam pelayanan yang dibutuhkan," ucapnya saat menghadiri Penganugerahan Opini Pengawasan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI Perwakilan Kepri di Ballrom Hotel Planet Holiday Kota Batam, Senin (30/1/2023).

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, diperlukan empat pilar pokok yang harus diterapkan.

Baca juga: BERSTATUS Kota Metropolis, Gubernur Kepri Minta BP Batam Perbaiki Layanan Air Bersih

Di antaranya meningkatkan kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Kemudian terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik.

Termasuk optimalisasi kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri.

Pemprov Kepri juga sangat fokus terhadap peningkatan kinerja khususnya dalam pelayanan publik.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satunya yakni kategori BI Awards 2022.

Dimana Kepri sebagai Pemerintah Provinsi dengan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terbaik, bahkan terbaik di wilayah Sumatera.

Baca juga: Walikota Batam dan Wagub Kepri Hadiri Malam Puncak Imlek 2023 di Nagoya City Walk

"Juga, ada Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Publik yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Lalu, Anugerah Predikat Kapatuhan Pelayanan Publik Tahun 2022 Tingkat Pemerintah Provinsi dengan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI," papar Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Pimpinan Ombusdman RI, Jemsly Hutabarat mengatakan, terdapat sepuluh indikator penilaian terkait pelayanan publik dan maladministrasi di Kepulauan Riau.

Sejumlah hal tersebut meliputi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang.