Harlah Satu Abad NU 2023, Catatan Surya Makmur Nasution Ketua DPC PKB Batam

Keislaman bagi NU adalah sesuatu yang asasi, pokok (ushuliyah), melekat bagi setiap individu sebagai dasar ketauhidan.

Bahwa, pengakuan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Ilah tempat menyembah dan kesaksian atas Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, adalah keyakinan, keimanan yang fundamental, mutlak, dan tidak boleh ada perbedaan.

Nilai-nilai ketauhidan yang berserah diri, tunduk dan patuh hanya kepada Allah sebagai satu-satunya Robb, tempat menyembah dan meminta pertolongan, adalah sesuatu yang niscaya.

Semua warga Nahdliyin, harus menjadikan nilai-nilai ketauhidan sebagai jati diri dalam sikap dan prilakunya. Nilai-nilai keislaman ditempatkan dalam menjalankan fungsi kekhalifahan (pemimpin) manusia di muka bumi yang diberikan oleh Allah Azza Wajall, sebagai pembeda dengan makhluk ciptaan lainnya.

Baca juga: Harlah ke-92 NU, Wawako Ajak Wujudkan Kerukunan Umat Beragama di Tanjungpinang

Menghargai dan menghormati keberislaman seseorang, meski tidak dalam satu mazhab pemikiran. Melalui nilai-nilai universalitas keislaman, seperti persaudaraan (ukhuwah), keadilan (al adalah), persamaan derajat (hanafiyah samhah) menjadi titik (kalimatun sawa) hadirnya Islam sebagai jalan tengah, washatiyah.

Kedua, kontribusi NU dengan Negara. Tak dapat dipungkiri, peran NU terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi sejarah tegak dan berdirinya bangsa ini.

Mulai dari zaman kolonial Belanda, masa kemerdekaan, hingga kini, NU menempatkan dirinya sebagai garda terdepan memperjuangkan, mengawal, menjaga, dan membangun bangsa, sebagai negara yang merdeka, maju dan modern.

Pengakuan akan kemajemukan dan pluralitas bangsa, adalah perjuangan yang tiada henti didakwahkan NU. Mencintai dan membela Tanah Air adalah bagian dari iman, hubbul wathon minal iman. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, adalah keniscayaan.

Gus Dur, misalnya, semasa menjadi Ketua Umum PB NU di era Orde Baru, menjadi simbol perlawanan dan perjuangan atas perlakuan diskriminasi, kesetaraan, dan perlakuan kesamaan hak kepada kelompok minoritas. Perjuangan keindonesiaan sebagai masyarakat yang inklusiv, adil, setara, bagi setiap warga etnis suku bangsa, menjadi jalan pilihan bagi Gus Dur dalam memimpin PB NU.

Dalam konteks penguatan keindonesiaan dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pasca reformasi, NU berijtihad membentuk partai politik yang disebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 23 Juli 1998.

Sebagai perpanjangan tangan NU di kancah politik nasional, pendirian PKB dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan nadliyin secara struktural dan kultural serta perjuangan aspirasi ummat Islam secara luas.

Sebagai anak kandung NU, PKB yang dideklarasikan ulama dan kiai khos NU, seperti KH Abdurrahman Wahid, KH Moenasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH Muchit Muzadi dan KH Mustofa Bisri, PKB telah berkembang pesat dari pusat hingga daerah di seluruh Tanah Air.

Bahkan pencapaian paripurna yang diraih PKB adalah berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden ke 4 RI (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) dan KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI (2020-2024).

Meski saat ini, ada perbedaan dalam memahami posisi PKB oleh struktural PBNU, tidaklah membuat hubungan NU dan PKB menjadi vis a vis, apalagi terbelah.

Sebab, sejarah tidak mungkin dihapus karena adanya perbedaan pemahaman sikap politik struktural PBNU saat ini.