Amnesty International Minta TNI Utamakan Dialog, Stop Operasi Siaga Tempur di Papua

Tidak hanya Amnesty International, Koalisi Masyarakat Sipil sebelumnya juga memninta TNI untuk menghentikan operasi siaga tempur di Papua.

Tribunnews.com/ Ferdinand Waskita
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (14/5/2017). Ia meminta Panglima TNI mengutamakan dialog serta menghentikan Operasi Siaga Tempur di Papua. 

PAPUA, TRIBUNBATAM.id - Amnesty International Indonesia meminta Panglima TNI untuk mengutamakan dialog.

Amnesty International juga meminta TNI untuk menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur di wilayah konflik Papua.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong aparat keamanan mengutamakan upaya damai untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang disandera oleh teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) sejak dua bulan lalu.

Menurutnya, pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. Namun, negara tak belajar dari pengalaman ini.

Status siaga tempur dinilai sebagai keputusan yang berdampak besar. Status ini dinilai meningkatkan risiko keselamatan Kapten Philip dan warga sipil di Papua.

“Kami menyerukan agar aparat keamanan segera menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur TNI, mengedepankan pendekatan dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan dan pihak-pihak terkait,” kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2023).

Usman mengatakan, selama puluhan tahun TNI menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua, selama itu pula korban terus berjatuhan.

“Secara otomatis, status ini pun berisiko menimbulkan eskalasi kekerasan di Papua,” ujar Usman.

Usman mengingatkan bahwa kondisi HAM di Papua sudah sangat mengkhawatirkan. Amnesty International Indonesia mencatat, dalam lima tahun terakhir, setidaknya 179 warga meninggal dalam puluhan kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Merujuk pada insiden kekerasan di Papua empat tahun belakangan, korban tidak hanya dari kalangan sipil, tetapi juga dari aparat keamanan.

Oleh karenanya, Amenesty International Indonesia menyayangkan langkah Panglima TNI meningkatkan status operasi militer di wilayah konflik Papua menjadi siaga tempur.

Untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang lebih besar, TNI diharapkan segera menghentikan status tersebut.

“Kami juga mendesak agar proses pembebasan sandera (pilot Susi Air) dilakukan tanpa menimbulkan korban sipil,” tutur Usman.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menjadi siaga tempur.

Langkah ini menyusul penyerangan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap sejumlah prajurit TNI dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, baru-baru ini.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved