ANAMBAS TERKINI

Pejabat Pemkab Anambas Ini Bingung BBM Pertalite Langka, Sebut Kuota Cukup

Kelangkaan BBM Pertalite di Anambas masih menjadi sorotan. Tidak hanya warga, namun juga pejabat Pemkab Anambas melalui OPD-nya.

Penulis: Novenri Halomoan Simanjuntak | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Novenri Halomoan Simanjuntak
BBM DI ANAMBAS - Pejabat Fungsional Pengawasan Ahli Muda Bidang Perdagangan, DKUMPP Anambas, Raja Junaidy mengungkap kuota Anambas mencukupi kebutuhan warga tahun 2023. 

Bahkan pihaknya, mengaku akan menyurati Pertamina apabila ada setiap penyalur atau SPBU yang tidak mengambil BBM dalam rentan waktu yang berulang-ulang.

"Kalau penyebabnya, bahasa dari pihak PT Putra Bersaudara, pengecer banyak ambil ke PT. Air Sena. Sementara tanya ke pengecer, bilang ada ambil ke dia juga. Nah ini kan bisa jadi salah satu modal buat dia, kita kan kurang tahu juga, alasannya selalu begitu," sebut Raja.

Menurut Raja, upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah Anambas saat ini yaitu membuat ketetapan kouta pengambilan BBM oleh pihak penyalur di Kecamatan Siantan.

"Dalam rapat koordinasi sebelumnya sudah saya sampaikan ke bidang ekonomi karena kewenangan ada di sana. Panggil pelaku usahanya dan tetapkan karena Siantan ini sudah ada koutanya dengan ketetapan itu berapa kebutuhan Siantan ini pasti terpenuhi, karena kalau datanya ada sebanyak 1.274 Kl per tahun," tuturnya.

Di sisi lain, Ia menilai polemik kelangkaan pertalite di Anambas diduga terjadi akibat panic buying masyarakat lantaran dipicu beredarnya informasi tidak benar atau hoax.

"Sebenarnya harus bisa bedakan kelangkaan atau putus. Kalau kelangkaan itu permintaan banyak koutanya sedikit, tapi kalau putus ada sebab akibatnya. Karena panik dari isu gak jelas ini, dibeli lah lalu bawa balik. Padahal aturan tidak membolehkan, alasannya mereka motornya rusak, emang berapa banyak sampai beli minyak berbotol-botol, terus katanya nak untuk mesin senso, emang berapa banyak mesin itu. Nah kita juga yang buat barang nih tak ada jadinya kan," ungkap Raja.

Disinggung terkait keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengawas Perdagangan, Raja menyebut belum juga dimiliki DKUMPP Anambas.

Namun, pihaknya mengaku telah mengusulkan rencana pendidikan dan latihan (diklat) PPNS tersebut, kepada pihak BKPSDM.

"Sudah lama kita usulkan, tapi karena keterbatasan anggaran, jadi hingga sekarang belum bisa dilaksanakan diklatnya," pungkasnya.(TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved