Pejabat Pemkab Anambas Ini Bingung BBM Pertalite Langka, Sebut Kuota Cukup

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) memastikan kuota BBM Pertalite di Anambas mencukupi kebutuhan masyarakat.

Bahkan DKUMPP Anambas menilai kelangkaan BBM di Anambas yang terjadi hingga menjadi sorotan warga tergolong tidak wajar.

Pejabat Fungsional Pengawasan Ahli Muda Bidang Perdagangan, DKUMPP Anambas, Raja Junaidy mengungkap jika kouta BBM Pertalite tahun 2023 sebanyak 6.923 Kiloliter.

Stok BBM di Anambas ini kemudian disalurkan oleh lima SPBU.

Di antaranya PT Air Sena Jaya, PT Putra Bersaudara, SPBUN Tipe A Jemaja, SPBU Mengkait dan SPBU Palmatak.

Baca juga: BBM Pertalite di Anambas Langka, Polisi Singgung Panic Buying Hingga Info Hoaks

"Untuk SPBU Mengkait khusus solar saat ini masih dalam tahap uji coba. Sementara, SPBU Palmatak belum dapat beroperasi karena masih mengurus proses perizinan," ungkapnya, Rabu (31/5/2023).

Ia mengungkap, dari 6.923 stok BBM di Anambas ini jika dibagi 12 bulan itu kira-kira 500 Kl.

Jumlah BBM ini menurutnya harus ditebus pihak penyalur setiap bulan.

"Tapi di bulan ini baru kira-kira 300-an Kl yang terserap. PT Air Sena baru 240 Kl dan SPBUN Jemaja 65 Kl. Sementara PT Putra Bersaudara jarang ambil, bulan lalu baru 10 Kl dan bulan ini rencananya mau ambil 30 Kl," jelasnya.

Raja mengaku bingung dengan hilangnya Pertalite di Anambas.

Sebab BPH Migas sudah menetapkan Pertalite di Anambas tahun ini sebesar 6.923 Kiloliter.

Sehingga bisa dipastikan stok ini sebenarnya mencukupi.

Penyerapan BBM yang tidak optimal ini katanya, dapat merugikan daerah karena nantinya akan berdampak pada pengurangan kouta BBM khususnya Pertalite di Anambas.

"Inikan berisiko, karena seringnya kouta BBM kita dikurangi oleh Pertamina dampak dari rendahnya persentase realisasi BBM," terangnya.

Mengantisipasi itu, pihaknya mengaku sudah kerap kali berkoordinasi dengan sejumlah pihak penyalur atau SPBU khususnya PT Putra Bersaudara untuk mengambil kouta BBM di Selat Lampa.

Bahkan pihaknya, mengaku akan menyurati Pertamina apabila ada setiap penyalur atau SPBU yang tidak mengambil BBM dalam rentan waktu yang berulang-ulang.

"Kalau penyebabnya, bahasa dari pihak PT Putra Bersaudara, pengecer banyak ambil ke PT. Air Sena. Sementara tanya ke pengecer, bilang ada ambil ke dia juga. Nah ini kan bisa jadi salah satu modal buat dia, kita kan kurang tahu juga, alasannya selalu begitu," sebut Raja.

Menurut Raja, upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah Anambas saat ini yaitu membuat ketetapan kouta pengambilan BBM oleh pihak penyalur di Kecamatan Siantan.

"Dalam rapat koordinasi sebelumnya sudah saya sampaikan ke bidang ekonomi karena kewenangan ada di sana. Panggil pelaku usahanya dan tetapkan karena Siantan ini sudah ada koutanya dengan ketetapan itu berapa kebutuhan Siantan ini pasti terpenuhi, karena kalau datanya ada sebanyak 1.274 Kl per tahun," tuturnya.

Di sisi lain, Ia menilai polemik kelangkaan pertalite di Anambas diduga terjadi akibat panic buying masyarakat lantaran dipicu beredarnya informasi tidak benar atau hoax.

"Sebenarnya harus bisa bedakan kelangkaan atau putus. Kalau kelangkaan itu permintaan banyak koutanya sedikit, tapi kalau putus ada sebab akibatnya. Karena panik dari isu gak jelas ini, dibeli lah lalu bawa balik. Padahal aturan tidak membolehkan, alasannya mereka motornya rusak, emang berapa banyak sampai beli minyak berbotol-botol, terus katanya nak untuk mesin senso, emang berapa banyak mesin itu. Nah kita juga yang buat barang nih tak ada jadinya kan," ungkap Raja.

Disinggung terkait keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengawas Perdagangan, Raja menyebut belum juga dimiliki DKUMPP Anambas.

Namun, pihaknya mengaku telah mengusulkan rencana pendidikan dan latihan (diklat) PPNS tersebut, kepada pihak BKPSDM.

"Sudah lama kita usulkan, tapi karena keterbatasan anggaran, jadi hingga sekarang belum bisa dilaksanakan diklatnya," pungkasnya.(TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)