BREAKING NEWS, Buruh Batam Gelar Demo ke Kantor Walikota, Ini Tuntutan Mereka

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja Koalisi Rakyat Batam melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (20/6/2023).

Terdiri dari FSPMI, TSK SPSI, LOMENIK SBSI, FARKES KSPI, SPRM, FPBI dan PARTAI BURUH.

Aksi ini juga diikuti oleh Presiden FSPMI dan Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Aziz.

Hatan melakukan aksi ini adalah aksi bergelombang di seluruh Indonesia.

Adapun beberapa tuntutan di antaranya :

Pertama, Cabut Omnibuslaw UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja.

Saat ini sedang berjalan proses Judicial Review/JR Omnibuslaw UU No. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja. 

Ada 7 Partai Politik dan 2 Partai Politik yang katanya menolak, menurut kami masih "abu abu".

Ini mendegradasi hak hak kaum buruh seperti : penetapan upah minimum, hubungan kerja os dan kontrak berulang ulang, PHK dipermudah, perhitungan PHK yang merugikan kaum buruh, jam kerja flexibel, dan lemahnya sanksi bagi pengusaha yg melanggar.

Baca juga: Tampung Calon PMI Ilegal di Rumah Kontrakan, Warga Nongsa Batam Ditangkap Polisi

Kedua, Sahkan RUU perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Menurutnya Pekerja Rumah Tangga ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, ekploitasi dan kekerasan karena wilayah kerja yg bersifat privat. Pekerja Rumah Tangga berhak atas perlindungan dan hak hak normatif karena penerima upah, perintah serta pekerjaan.

Ketiga, cabut Parlementary Treshold empat persen (UU No. 7 tahun 2017 pasal 414 dan 415). Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah syarat minimal perolehan suara agar sebuah partai politik bisa diikutkan dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).

"Menurut Jurnal Penelitian Politik LIPI yang berjudul “Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat” (2019), alasan penerapan ambang batas parlemen adalah untuk menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia," katanya.

Keempat, tolak RUU Kesehatan. Kaum pekerja menilai RUU Kesehatan tidak mencerminkan perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Lebih cendrung bagi investasi asing.

Organisasi profesi seperti IDI, Ikatan Perawat, Profesi Bidan dan Apoteker menolak RUU Kesehatan ini. 

"Bayangkan dalam RUU Kesehatan dikatakan tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi. Sangat mungkin tenaga medis dan kesehatan Indonesia tersingkirkan," ujarnya.

Kelima, tingkatkan pengelolaan air dan energi listrik untuk masyarakat Kota Batam.

Pertemuan ini di sambut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemko Batam, Yusfa Hendri di kantor Pemko Batam lantai 1.

Ia juga mengapresiasi cara penyampaian tuntutan kaum pekerja di Batam masih kondusif. 

"Apa yang kita perjuangkan itu sama demi kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita punya keterbatasan dari sisi kewenangan. Tarik ulur kewenangan menjadi persoalan," katanya.

Sejak Mei lalu, Pemerintah Kota Batam sudah mendapatkan UHC.

Sehingga sudah dapat BPJS Kesehatan.

Selain itu, ia juga menjelaskan Pemko Batam juga sudah bekerjasama dengan 24 kabupaten kota dengan seluruh bidang.

Persoalan air dan listrik juga menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Persoalan air wewenangnya berada di BP Batam.

Mereka berupaya memberikan layanan terbaik lantaran ada kebocoran-kebocoran pipa.

Kapasitas listrik di Batam cukup, namun ada persoalan-persoalan. PLN Batam meminta kenaikan tarif, hanya saja, tidak disetujui oleh pemerintah.

"Setelah ini saya akan meninjau mereka akan membuat pembangkit listrik lagi khusus untuk industri. Mudah-mudahan ini segera diatasi," katanya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)