Rencana Perusahaan Buka Tambang Pasir di Bintan, Warga Singgung Bekas Galian

BINTAN, TRIBUNBATAM.id - Rencana perusahaan untuk membuka tambang pasir di Bintan mendapat reaksi dari tokoh pemuda Kecamatan Gunung Kijang, Syukur Harianto.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan ini mengingatkan Pemkab Bintan maupun Provinsi Kepri tak asal memberikan izin kepada PT Sumurung Parna Pratama (SPP).

Perusahaan ini rencananya bakal beraktivitas menambang pasir di lahan seluas 93 Hektare di Wakatobi, Kelurahan Kawal.

Syukur juga meminta agar camat, lurah tak memandang sepele rencana pertambangan pasir yang akan dilakukan perusahaan.

Soalnya dampak buruk dari aktifitas pertambangan itu kedepannya harus menjadi prioritas.

Karena bisa menyengsarakan masyarakat dalam waktu lama.

Baca juga: Penggerebekan Tambang Pasir Ilegal di Bintan, Polisi Tak Temukan Penambang LAGI

"Jadi lurah dan camat harus memastikan dulu dampaknya bagaimana kepada lingkungan ataupun masyarakat. Jangan hanya memandang ada izin saja," tegasnya, Jumat (4/8/2023).

Meskipun rencana pertambangan PT SPP mengklaim sudah mengantongi izin, namun masyarakat meminta komitmen perusahaan terkait penanganan pasca tambang.

Sebab, pertambangan pasir lebih banyak menimbulkan dampak buruk ketimbang dampak positifnya.

"Kalau tidak ada komitmen penanganan pasca tambang, kami jelas dengan tegas menolaknya," tegasnya.

Soalnya pasca adanya tambang yang ditinggal begitu saja oleh 'tangan nakal' disana.

Lobang bekas galian tambang pasir banyak meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat.

"Soalnya beberapa anak warga kita meninggal di lubang bekas galian tambang itu, kemudian bencana yang dialami masyarakat akibat pertambangan juga sering. Seperti banjir, hal ini sudah dua tahun ini terjadi di kelurahan kawal teluk bakau. Penyebabnya sebagian dari pasca tambang pasir," ungkapnya.

Baca juga: Tambang Pasir Ilegal di Bintan, Pelaku dan Tim Gabungan Kucing Kucingan LAGI

Syukur Harianto menambahkan, bahwa dirinya meminta pemerintah meninjau kembali dampak buruk dari rencana pertambangan PT SPP.

Pihak perusahaan menurutnya juga harus berkomitmen dengan masyarakat untuk penanganan pasca tambang.

Sebab, dampak wilayah pasca tambang bisa menyengsarakan masyarakat.

"Kalau tidak mau berkomitmen dengan masyarakat, jelas kami pemuda dan masyarakat menolak aktivitas tambang di daerah itu," tegasnya.

Camat Gunung Kijang, Rahak sebelumnya membenarkan mengenai aktivitas sosialisasi yang digelar PT (SPP) kepada warganya.

Aktivitas penambangan pasir darat itu nantinya akan menggarap lahan seluas 93 Hektar diwilayah Wakatobi, Kecamatan Gunung Kijang.

"Iya benar, tadi sudah dilaksanakan. Pihak perusahaan sudah menjelaskan terkait izin dan lainya. Tadi Kasi Trantib Kecamatan yang saya tugaskan ke sana," ucapnya saat ditemui di Kantor Camat Gunung Kijang.

Pihak perusahaan juga tadi sudah mensosialisasi antara hak dan kewajiban perusahaan.

Termasuk masyarakat yang bakal terdampak aktivitas penambangan pasir darat di sana.

Baca juga: Warga Natuna Minta Perusahaan Tambang Pasir Ungkap Data Ekspor

"Intinya kalau kita dari sisi Pemerintah Daerah mendukung segala bentuk investasi selama itu sesuai aturan dan prosedur yang ada. Khususnya tidak merugikan warga sekitar," terangnya.

Disinggung apakah sudah memiliki kepastian izzin, Rahak mengaku dari informasi yang didapatkan mereka sudah mengurus izin ke Kementerian dan juga Provinsi.

"Tapi saya belum lihat langsung aslinya, soalnya tadi saya di wakilkan karena ada acara lain," jelasnya.

Sementara itu pihak perusahaan Agus saat dikonfirmasi awak media masih belum bisa memberikan komentar, lantaran masih ada kegiatan perusahaan.

"Maaf untuk saat ini saya masih ada kegiatan. Lain kali kita bicarakan dan dikabari," tutupnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora)