PNS Ancam Tak Ikut Upacara HUT ke 78 RI Gegara Tunjangan Belum Dibayar

Sejumlah PNS mengancam tidak ikut upacara HUT ke-78 RI gegara tunjangan yang belum mereka terima. Mereka meneriakkan itu saat apel pagi.

TribunBatam.id/istimewa
Sejumlah PNS mengancam bakal tidak ikut upacara HUT ke-78 RI karena tunjangan belum dibayar. Foto pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap ratusan CPNS menjadi PNS, pejabat fungsional dan kepala sekolah di lingkungan Pemkab Karimun, Senin (26/12/2022). FOTO ILUSTRASI 

Mendagri dijadwalkan datang ke Natuna saat HUT ke-78 RI itu bersama rombongan dan sejumlah kepada daerah di Provinsi Kepri.

Warga yang tergabung dalam Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna - Anambas (BP3K2NA) bakal menemui Mendagri terkait memuluskan rencana mereka.

Badan yang dibentuk pada 14 Desember 2021 masih berjuang menggalang dukungan.

Setelah mendapat 'restu' dari Bupati Natuna dan Bupati Anambas, BP3K2NA mendapat dukungan dari DPRD Kepulauan Anambas.

Baca juga: Mendagri Bakal Datangi Natuna saat HUT ke 78 RI, Pemkab Pasang 2 Ribu Bendera

Hasil audiensi dengan DPRD Anambas, Kamis (10/8/2023) menjadi penegas sikap DPRD Anambas terkait wacana provinsi khusus Natuna Anambas itu.

Dari informasi yang dihimpun, audiensi BP3K2NA dihadiri oleh Ketua DPRD Anambas, Hasnidar dan anggota DPRD Anambas lainnya seperti, Imran, Tetti, Jasril, Ahmad Yani, Raja Bayu dan Fahri Hidayat.

Sekretaris Umum BP3K2NA, Indra Syahputra mengatakan, dalam audiensi tersebut DPRD Anambas menyatakan sikap secara penuh mendukung gagasan pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas.

Namun, pihaknya berharap dukungan lembaga legislatif itu dapat dituangkan melalui rekomendasi tertulis agar dapat diterbitkan ke dalam proposal.

"Hasil audiensi, mereka akan mengeluarkan rekomendasi. Hanya mereka meminta waktu untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang tidak hadir agar dapat diketahui oleh seluruh anggota," ujarnya, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: Wacana Provinsi Khusus Natuna Anambas, BP3K2NA Bakal Temui Mendagri

Indra mengungkapkan, pihaknya mendorong DPRD Anambas agar segera mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan Provinsi Khusus Natuna - Anambas tersebut.

Pasalnya, pada momentum peringatan HUT ke-78 RI, pihaknya akan menyerahkan proposal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri yang dikabarkan akan mengikuti upacara 17-an di Kabupaten Natuna.

"Insya Allah proposal pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas akan diserahkan langsung kepada Mendagri dan Gubernur Kepri, dalam momen peringatan HUT RI ke-78 di Kabupaten Natuna. Semoga niat ini berjalan aman dan lancar," jelas Indra.(TribunBatam.id/Novenri Halomoan Simanjuntak) (TribunTernate.com)

Sumber: TribunTernate.com

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved