Relokasi Rempang Berdampak Pada Kebutuhan Pangan dan Inflasi di Kota Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Batam dan Peternak merasa resah ketika adanya rencana relokasi di Rempang, Kota Batam, Kepri dalam waktu dekat. Mereka khawatir lahan pertanian dan hasil taninya tidak diperhitungkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Tak tanggung-tangung, ada beberapa petani yang sudah menerima Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 dalam waktu yang sangat berdekatan. Jarak SP 1 ke SP 2 hanya empat hari dan jarak dari SP 2 ke SP 3 hanya satu minggu. Bahkan ada juga petani yang tidak menerima 

Padahal hasil tani mereka selama ini sangat membantu kebutuhan bahan pokok (bapok) dan menjaga inflasi di Kota Batam. Lantaran wilayah Kota Batam bukan sebagai wilayah penghasil. Beberapa hasil tani yang dihasilkan adalah kelapa, jagung, pisang, cabai, kacang-kacangan, buah naga, semangka, durian, jambu dan sayur-mayur. 

"Dulu pernah kan harga bayam tinggi itu karena kita gagal panen," ujar Ketua Perempuan Tani HKTI Kota Batam, Dewi Koriati, Selasa (22/8/2023).

Ia menegaskan adanya penggusuran peternak dan petani di Rempang ini sangat berdampak kepada masyarakat. Satu diantaranya harga sejumlah kebutuhan pokok semakin mahal lantaran bergantung penuh kepada wilayah lain dan stok pangan di Batam menipis.

"Sudah mulai merasakan kan harga ayam sekarang sudah mahal. Kami hanya ingin tolong berikan kami lahan yang layak untuk bertani lagi dan ganti rugi hasil pertanian kami. Nyangkul, pupuk, traktor butuh biaya," ujarnya.

Ketua HKTI Kota Batam, Gunawan Satary mengatakan pihaknya tidak menolak adanya penggusuran untuk kemajuan investasi di Kota Batam. Hanya saja pemerintah tidak memberikan perhatian kepada petani dan peternak yang ada di Galang. 

"Kami petani, peternak sudah belasan sudah berkontribusi di Batam," katanya.

Pihaknya berharap pemerintah bisa merelokasi lahan yang mereka gunakan ke lokasi lain yang layak untuk melanjutkan pertanian. 

Tak hanya itu, selama ini petani juga bisa dikatakan berinvestasi di Rempang dalam jumlah kecil, misalnya pembelian bibit, pupuk dan peralatan bertani. Sehingga diharapkan pemerintah bisa mengganti rugi.

Sebagai tindaklanjut dari keresahan ini, HKTI Kepri telah membentuk Tim Teknis yang dinamakan HKTI Batam Crisis Center. Diketuai oleh Martahan Siahaan, Wakil Ketua, Rika Sentosa, Sekretaris, Verawati Sri Rejeki, Bendahara Prafita Hidayati, Koordinator Anggota Azwir, Penasehat Hukum, Wahyudi, M.H, Penanggung Jawab Gunawan Satary dan Indra Irawan.

"Kita juga membuka call center untuk petani-petani di Rempang dengan nomor 082172153323 atas nama Martahan Siahaan," katanya.

Martahan menuturkan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan petani-petani yang ada di Rempang. Sehingga data yang disampaikan kepada pemerintah bisa lebih valid.

"Sejauh ini petani yang ada di Rempang ada ribuan," katanya.

Selain membentuk Tim Teknis, dalam waktu dekat akan menghubungi ketua Umum HKTI, Moeldoko. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua HKTI Kota Batam, Gunawan Satary, Ketua Perempuan Tani HKTI Kota Batam, Dewi Koriati, Bendahara HKTI Kota Batam, Indra Irawan Wakil Ketua HKTI Kota Batam, Rika Sentosa dan Tim koordinator lapangan Martahan Siahaan. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)