BATAM TERKINI
DEMI Jaga Inflasi, DPRD Batam Minta Petani dan Peternak di Rempang Diberi Tempat Terbaik
Anggota Komisi II DPRD Batam, Rubina Situmorang meminta pemerintah memikirkan solusi bagi petani dan peternak di Rempang yang terancam tergusur.
Mereka khawatir lahan pertanian dan hasil taninya tidak diperhitungkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Tak tanggung-tangung, ada beberapa petani yang sudah menerima Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 dalam waktu yang sangat berdekatan. Jarak SP 1 ke SP 2 hanya empat hari dan jarak dari SP 2 ke SP 3 hanya satu minggu.
Bahkan ada juga petani yang tidak menerima.
Padahal hasil tani mereka selama ini sangat membantu kebutuhan bahan pokok (bapok) dan menjaga inflasi di Kota Batam.
Lantaran wilayah Kota Batam bukan sebagai wilayah penghasil.
Beberapa hasil tani yang dihasilkan adalah kelapa, jagung, pisang, cabai, kacang-kacangan, buah naga, semangka, durian, jambu dan sayur-mayur.
"Dulu pernah kan harga bayam tinggi itu karena kita gagal panen," ujar Ketua Perempuan Tani HKTI Kota Batam, Dewi Koriati, Selasa (22/8/2023) lalu.
Ia menegaskan adanya penggusuran peternak dan petani di Rempang ini sangat berdampak kepada masyarakat.
Satu di antaranya harga sejumlah kebutuhan pokok semakin mahal lantaran bergantung penuh kepada wilayah lain dan stok pangan di Batam menipis.
"Sudah mulai merasakan kan harga ayam sekarang sudah mahal. Kami hanya ingin tolong berikan kami lahan yang layak untuk bertani lagi dan ganti rugi hasil pertanian kami. Nyangkul, pupuk, traktor butuh biaya," ujarnya.
Ketua HKTI Kota Batam, Gunawan Satary mengatakan pihaknya tidak menolak adanya penggusuran untuk kemajuan investasi di Kota Batam.
Hanya saja pemerintah tidak memberikan perhatian kepada petani dan peternak yang ada di Galang.
"Kami petani, peternak sudah belasan sudah berkontribusi di Batam," katanya.
Pihaknya berharap pemerintah bisa merelokasi lahan yang mereka gunakan ke lokasi lain yang layak untuk melanjutkan pertanian.
Tak hanya itu, selama ini petani juga bisa dikatakan berinvestasi di Rempang dalam jumlah kecil, misalnya pembelian bibit, pupuk dan peralatan bertani.
Sehingga diharapkan pemerintah bisa mengganti rugi. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Demo-warga-Rempang-di-kantor-BP-Batam-hari-ini.jpg)