Ketua DPRD Batam Terima Kunjungan Badan Kerjasama Antar Gereja, Ini yang Dibahas

"Terkait aspirasi dan masukan soal anggaran, saat pengajuannya harus tepat waktunya setiap tahun dan berkelanjutanya. Mengingat, setiap proses anggaran itu melalui perencanaan yang matang. Dimana perencanaan itu dilakukan pada bulan Januari dan Februari di awal tahunnya. Contoh, ini kegiatan 2024 harus dimasukkan lebih awal, karena di Batam sangat berbeda dengan Provinsi Kepri," tegasnya.

Kenapa diajukan lebih awal? Ia mengatakan, semua usulan dan masukan tentunya dimasukkan dalam rencana kerja Pemerintah Kota Batam yang dimasukkan dalam RKPD. Sehingga pihaknya sangat mudah dalam melakukan koordinasi dan pengawalan.

"Kalau sudah dimasukkan dalam RKPD, nanti DPRD Kota Batam akan kita lihat hingga mengawalnya. Dan kalau tidak masuk dalam perencanaany kita bisa pertanyakan. Karena di Batam ihi masuk dalam sistem online, dan dimonitir dan disurveisi oleh KPK," tegasnya.

Terkait guru sekolah agama, kantor sekretariat BKAG Batam hingga pencatatan pernikahan ini, Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dan institusi terkait, sehingga bisa memaksimalkan apa yang diharapkan.

"Soal guru dan petugas pencatatan sipiul ini, tentunya kami akan berkoordinasi dengan Bp Batam untuk lahan kantor, dan Pemerintah Kota Batam serta institusi terkait," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)