Kepala BP Batam Bicara Rencana Relokasi Warga Rempang, Singgung 28 September 2023

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menegaskan jika tanggal 28 September 2023 bukan merupakan batas akhir pengosongan lokasi di Pulau Rempang seperti yang banyak beredar.

Dengan penegasan tersebut, Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam ini berharap jangan lagi berkembang isu macam-macam perihal tanggal 28 September 2023.

Seperti diketahui, Muhammad Rudi baru saja kembali dari Jakarta setelah mengikuti rapat terbatas soal rencana investasi di Pulau Rempang di Istana Merdeka, Senin (25/9).

Ratas itu dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, serta dihadiri sejumlah Menteri terkait.

"Tidak ada batas akhir pada tanggal 28 September ini," tegasnya di gedung marketing center BP Batam, Selasa (25/9/2023).

Soal lokasi relokasi atau perpindahan warga, disampaikan Rudi bahwa lokasi pergeseran tetap mengacu pada dua tempat. Yang pertama di daerah Tanjung Banon, dan yang kedua di Dapur Tiga.

Yang akan diselesaikan lebih dulu adalah Tanjung Banon.

Baca juga: Kepala BP Batam Ungkap Hasil Rapat Terbatas dengan Presiden Jokowi Soal Rempang

Hari ini, tim dari kementerian PUPR sudah masuk ke lokasi untuk menetapkan lokasi.

"Supaya tidak lagi keliru, yang mau kita selesaikan dulu adalah ke atau perpindahan ke Tanjung Banon. Hari ini (Selasa) timnya sudah masuk dari Kementerian PUPR untuk menetapkan lokasi perpindahan dari lokasi yang 2000 hektare," kata Rudi.

Lokasi 2000 hektare tersebut sebagaimana disebutkan sebelumnya akan digarap PT MEG dan selanjutnya akan dikembangkan oleh 13 perusahaan.

"Jadi ada 13, bukan 1, jadi ada 13 ya. Supaya tidak terjadi lagi isu-isu itulah, inilah, segala macam. Jadi itu kita berikan duluan, dan 4 perkampungan suadara kita yang di sana itu, itu yang mau kami dudukan " kata Rudi.

Selain Tanjung Banon, yang juga akan diselesaikan daluan adalah pembangunan tower Rempang.

Tower akan berdiri di Kampung Blongkeng di atas tanah seluas 350 Hektare.

Rudi menyampaikan kembali instruksi Presiden Jokowi bahwa masalah Rempang harus dilakukan secara baik dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.

Baca juga: Polri Temui Komnas HAM Soal Polemik Pulau Rempang, Komitmen Evaluasi Internal

Ia mengatakan, pendekatan kepada warga terdampak Proyek Rempang Eco-City tetap akan dilakukan secara silaturahmi dengan model ala saudara.