35 Orang Terlibat Bentrok Soal Rempang, Kapolresta Singgung Penangguhan Penahanan

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 35 orang yang diamankan polisi saat bentrok soal Rempang di kantor BP Batam, Senin (11/9/2023) masih mendekam di sel tahanan.

Dari jumlah itu, sebanyak 26 orang mendekam di sel tahanan Polresta Barelang.

Sementara 9 orang berada di Polda Kepri.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengungkap tak menutup kemungkinan adanya penangguhan penahanan kepada puluhan orang itu.

Sama seperti 8 orang yang terlibat bentrok sebelumnya, masih terkait Rempang pada Kamis (7/9).

Baca juga: Raker Komisi VI DPR RI Soal Rempang, Nusron Wahid Soroti Nasib Penduduk

Adapun syarat yang harus dipenuhi delapan orang ini di antaranya wajib lapor seminggu dua kali.

Tidak boleh keluar Batam serta tidak boleh mengulangi tindak pidana lagi.

"Itu masih kami pertimbangkan kepada penyidik, saran masukan dari pimpinan nanti seperti apa, termasuk dari keluarga yang menjamin," kata Kapolresta Barelang, Selasa (3/10/2023).

Nugroho menjelaskan, beberapa orang yang terlibat dalam bentrok depan kantor BP Batam itu sudah ada yang masuk tahap 1.

Sementara beberapa orang lainnya masih pemeriksaan BAP.

POLRI Temui Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebelumnya menyampaikan sejumlah poin penting dalam pertemuan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait polemik di Rempang.

Baca juga: Tim Siber Polda Kepri Awasi Medsos Pantau Hoaks Soal Rempang

Setidaknya terdapat lima poin penting Komnas HAM dari hasil koordinasi mereka terkait polemik rencana investasi pengembangan kawasan Rempang Eco City.

Rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga berlokasi di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023) diikuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Investasi RI/Kepala BKPM.

Lalu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Sekretaris Negara RI.

Serta Kementerian ATR/BPN RI, Kepolisian RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Kepolisian RI berkomitmen untuk menindaklanjuti perkara penanganan situasi yang terjadi di Pulau Rempang dan Batam.

Baik pada 7 September 2023 maupun 11 September 2023.

Selain itu, Kepolisian RI akan melakukan evaluasi internal untuk terus memperbaiki prosedur penanganan sengketa di dalam masyarakat.

Baca juga: Kapolresta Barelang Temui Tokoh Rempang, Minta Warga Tak Termakan Hoaks

Termasuk dalam kasus Pulau Rempang.

Kepolisian RI mendukung upaya Komnas HAM dalam menangani persoalan tersebut.

Dalam kasus konflik di Pulau Rempang, Komnas HAM berharap bahwa Kepolisian RI dan pemerintah dapat mengedepankan mekanisme keadilan restoratif dan proses yang dialogis.

Komnas HAM juga berharap bahwa pelaksanaan Proyek Rempang Eco City dilakukan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan adanya persetujuan bebas, didahulukan, dan
diinformasikan (free, prior and informed consent).

Serta sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan - bahwa setiap kebijakan dan proyek pembangunan dengan menjamin bahwa tidak seorang pun yang tertinggal (no one left behind).

"Koordinasi ini merupakan bentuk sinergi dan harmonisasi dalam upaya penanganan kasus, serta perwujudan implementasi kewajiban Pemerintah untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 8 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," ujar Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro seperti melansir laman resmi Komnas HAM yang dilihat, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: Dua Warga Batam Urusan Sama Polisi, Sebar Hoaks UAS Ditangkap Terkait Rempang

Sejumlah kementerian dan lembaga yang hadir dalam pertemuan berpandangan bahwa Proyek Rempang Eco City memiliki nilai strategis untuk menggerakkan ekonomi.

Namun kementerian dan lembaga yang hadir juga menyetujui bahwa perencanaan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus dilakukan dengan memastikan hak-hak asasi masyarakat terlindungi, dan masyarakat mendapatkan manfaat dari proyek PSN tersebut.

Sehubungan dengan pengaduan masyarakat terkait relokasi warga dari Pulau Rempang ke Pulau Galang, pemerintah menyampaikan beberapa poin perubahan kebijakan relokasi, bahwa relokasi warga – salah satunya adalah relokasi terhadap warga terdampak akan tetap ditempatkan di wilayah Pulau Rempang – bukan di Pulau Galang.

Pemerintah juga menjamin bahwa dalam proses tersebut, masyarakat terdampak akan mendapatkan jaminan tunjangan kehidupan dan perumahan.

Komnas HAM berharap bahwa jaminan komitmen pemerintah dalam memperbaiki proses pelaksanaan Proyek Rempang Eco City tersebut dapat
dituangkan dalam kebijakan yang transparan.

Setiap perencanaan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan masyarakat terdampak, dengan mengedepankan dialog.

"Selanjutnya, Komnas HAM akan terus memantau perkembangan kasus ini, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM," sebutnya.(TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)