Bupati Anambas Ungkap Nasib Hak Keuangan ASN Anambas Hingga Honorer Depan DPRD

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Ranperda APBD Anambas tahun 2024.

Tanggapan atau jawaban dari pemerintah itu disampaikannya saat paripurna berlansung di Ruang Sidang Kantor DPRD Anambas, Selasa (31/10/2023).

Saat pidatonya, Haris menanggapi satu-persatu pandangan umum dari sejumlah fraksi DPRD Anambas.

Hal yang paling kuat mencuat yakni tentang pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN dan gaji pokok honorer yang belum terbayarkan.

Tak cuma itu, layanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas, ketersediaan air bersih yang sulit serta kepastiaan pembangunan infrastruktur turut menjadi catatan yang dialamatkan kepada pemerintah.

Baca juga: Bupati Anambas Minta Kades dan BPBD Imbau Masyarakat Waspada Bencana

Pandangan umum yang menjadi catatan bagi pemerintah daerah itu, datang dari Fraksi Banteng Nasional Indonesia (BNI), Fraksi PDIP Plus, Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) dan Fraksi PPP Plus.

Orang nomor satu di Pemerintahan Anambas itu pun mengapresiasi sekaligus berterima kasih atas masukan dan persetujuan dari sejumlah fraksi.

"Masukan dan saran dari legilatif ini sangat berarti bagi kami pemerintah. Kami berterima kasih ranperda ini dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan. Untuk pandangan itu akan kami tindaklanjuti, segera saya akan intruksikan ke masing-masing perangkat daerah," katanya.

Abdul Haris menjelaskan, pada pelayanan kesehatan pihaknya terus berupaya meningkatkan standar kesehatan rumah sakit dan puskesmas dengan peningkatan akreditasi dan ketersediaan alat kesehatan serta sumber daya manusia.

"Tentu sama-sama kita ketahui fasilitas kesehatan baik rumah sakit dan puskesmas perlahan mulai tumbuh. Hampir semua faskes telah terakreditasi dan pemenuhan alkes terus dipenuhi. Untuk sumber daya manusianya, Pemerintah telah menyekolahkan beberapa anak-anak lokal khusus bidang kesehatan," ucapnya.

Baca juga: Sejumlah OPD di Anambas Akan Pindah ke Kantor Baru, Selama Ini Masih Sewa Tempat

Terkait pembangunan infrastruktur, pihaknya tetap melakukan sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Hal itu untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur Anambas dari daerah lain dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

"Nah salah satunya pembangunan itu revitalisasi Jembatan SP I. Hal itu didorong dari masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang meminta bahwa hilir hulunya mesti bisa dimanfaatkan dengan baik. Selain itu juga gedung OPD baru, Insya Allah tahun 2024 sudah dapat difungsikan. Untuk memastikan itu semua saya sudah minta ke Asisten I untuk mengawalnya," sebutnya.

Untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah memproyeksikan sejumlah program bantuan dana UMKM, sembako murah serta bantuan alat bagi nelayan dan petani.

"Terkait air bersih, Alhamdulillah kami sudah merancang sejumlah waduk untuk nantinya dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera. Dan beberapa pulau yang kekeringan, mudah-mudahan nanti BWS akan bangun waduk di sana," ungkapnya.

Baca juga: BUMDes Desa Putik Raih Penghargaan Terbaik I Tingkat Kabupaten Anambas