Mendagri Singgung Natuna dan Anambas Hingga Pemda Depan Gubernur Kepri, Ada Apa?

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung soal dua kabupaten terdepan di Provinsi Kepulauan Riau yakni Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sorotan untuk dua kabupaten itu disampaikan Mendagri bahkan di depan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat keduanya berada di salah satu hotel ternama di Kota Batam.

Mulanya, eks Kapolri ini menyoroti pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 5,47 persen pada triwulan III tahun 2020.

Angka tersebut menurutnya di atas rata-rata nasional yang hanya 3,01 persen.

Mendagri menilai, hal ini menunjukkan bahwa ekonomi di Kepri sudah pulih dengan baik dari dampak pandemi covid-19.

"Tapi saya minta jangan terlena, kenapa? Karena itu kan dirata-ratakan dari seluruh provinsi kabupaten/kota. Ada yang tinggi sekali seperti Batam, Karimun. Tapi ada beberapa yang rendah, seperti Natuna, Anambas. Nah ini perlu didorong," kata Tito.

Baca juga: Mendagri Buka Bukaan Soal Wacana Provinsi Khusus Natuna Anambas

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang masih rendah, Tito meminta peran pihak swasta digalakkan.

Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan belanja dari APBD atau transfer dari pusat.

Tito menegaskan banyak program yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik akibat keterbatasan anggaran.

Mendagri juga menekankan, pemerintah daerah harus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengundang investasi, mempermudah perizinan.

Termasuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

Ia juga mengingatkan agar prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta harus saling menguntungkan.

Baik untuk investasi besar, menengah, maupun mikro.

Baca juga: Gubernur Kepri Bicara Provinsi Khusus Natuna Anambas, Minta Lengkapi Persyaratan

"Saya harap dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, Kepri bisa menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing," sebutnya.

Dalam konferensi persnya, Mendagri juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam menyiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

Ia juga memuji pertumbuhan ekonomi Kepri yang di atas rata-rata nasional.

Tito Karnavian menyampaikan itu saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi target pendapatan, realisasi belanja daerah dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah di Batam,

Dalam Pemilu 2024, sejumlah tahapan persiapan sudah dimulai sejak satu tahun sebelumnya.

Termasuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah dengan KPU dan Bawaslu daerah.

Dana hibah tersebut bersumber dari APBD dan akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pilkada di daerah.

Baca juga: Mendagri Bakal Jadi Inspektur Upacara Kemerdekaan Tingkat Provinsi di Natuna

"Namun dari data yang ada di Indonesia, belum sampai separuh pemerintah daerah dari 522, ada 38 provinsi, 416 kabupaten/kota yang sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Oleh karena itu, Ketua KPU pusat, Bawaslu pusat meminta kepada sata untuk memberikan penekanan kepada pemda untuk segera November 2023 ini menandatangani dana hibah," ujar Tito.

Tito mengaku senang karena Kepri menjadi satu-satunya provinsi yang sudah menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah dengan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya.

Ia berharap realisasi dana hibah tersebut bisa segera dilakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu 40 persen tahun ini dan 60 persen tahun depan.

"Kemudian tinggal tahun depan ditambah dengan aparat keamanan TNI-Polri untuk meyakinkan bahwa Pilkada berjalan dengan baik," kata Tito.

Rapat tersebut diikuti sejumlah kepala daerah di Kepri, termasuk Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi.(TribunBatam.id/Aminuddin)