DAFTAR Pagu Anggaran 34 OPD Pempov Kepri, APBD 2024 Total Rp 4,34 Triliun

"Penting agar semua kaidah-kaidah pekerjaan bisa dipenuhi bersama. Kadangkala kita hanya fokus pada persoalan teknis namun urusan-urusan melengkapi administrasi terabaikan. Padahal sampai saat ini dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh internal ataupun eksternal auditor tetap menggunakan paper based" tegasnya,” sebutnya.

INSTRUKSI Sekdaprov Soal APBD Kepri 2024

Sekertaris daerah provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara kepada Gubernur Ansar melaporkan rincian dari masing-masing komponen APBD tahun anggaran 2024.

Dimana komponen tersebut, terdiri dari pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,79 triliun, lalu pajak daerah Rp1,54 triliun, Retribusi daerah Rp18,65 miliar, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 26,50 miliar.

Kemudian, Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp200,89 miliar, pendapatan transfer pusat ke daerah Rp2,42 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sejumlah Rp1,32 miliar.

Sekda Adi juga memaparkan, sektor belanja dengan total Rp4,34 triliun yang kebijakannya dijabarkan kedalam bentuk diantaranya, Belanja operasi, modal, idak Terduga, dan Belanja transfer sesuai struktur belanja daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca juga: Warga Tambelan Keluhkan Dokter Tak Ada Sudah 6 Bulan, Sekdaprov Kepri Bereaksi

“Dimana besaran masing-masing belanja adalah belanja operasi Rp3,25 triliun, lalu belanja modal Rp342,53 miliar, belanja tidak terduga Rp20 miliar, dan belanja transfer Rp730,87 miliar,” sebutnya.

Adi pun melaporkan sektor pembiayaan sebesar Rp220,63 miliar dan dalam APBD 2024, komponen pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan.

“Itu yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa,”ujarnya.

Berikut nominal pagu anggaran OPD Pemprov Kepri 2024

• Dinas Pendidikan: Rp 1,08 triliun
• Dinas Kesehatan (termasuk belanja pada RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSKJK Engku Haji Daud): Rp 379,33 miliar
• Dinas PUPP: Rp 166,10 miliar
• Dinas Perkim: Rp 268,73 miliar
• Dishub: Rp 48,49 miliar
• DLHK: Rp 34,50 miliar
• Dinas PMD Dukcapil: Rp 43,24 miliar
• DP3AP2KB: Rp 25,59 miliar
• Dinas Sosial: Rp 29,72 miliar
• Disnakertrans: Rp 28,97 miliar
• Dinas Koperasi UKM: Rp 22,51 miliar
• DPMPTSP: Rp 14,89 miliar
• Dinas Kebudayaan: Rp 23,30 miliar
• Dispora: Rp 46,70 miliar
• Dinas KP2KH: Rp 43,40 miliar
• Diskominfo: Rp 39,35 miliar
• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Rp 20,15 miliar
• Dinas ESDM: Rp 37,11 miliar
• Dinas Pariwisata:  Rp 27,83 miliar
• DKP: Rp 73,29 miliar
• Disperindag: Rp 25,21 miliar
• Barenlitbang: Rp 35,34 miliar
• Bapenda: Rp 128,60 miliar
• BKAD: Rp 826,45 miliar
• Bakesbangpol: Rp 182,98 miliar
• BPBD: Rp 11,80 miliar
• BKD dan Korpri: Rp16,55 miliar
• Sekretariat Daerah: Rp 394,12 miliar
• Sekretariat DPRD: Rp 156,82 miliar
• Inspektorat Daerah: Rp 43,10 miliar
• Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran: Rp24,61 miliar
• Badan Pengelola Perbatasan Daerah: Rp 8,89 miliar
• BPSDM: Rp14,92 miliar
• Badan Penghubung Daerah: Rp18,55 miliar.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News