Anggran Rp 700 Triliun Untuk Beli Alutsista Bekas, Cek Fakta Sebenarnya

TRIBUNBATAM.id, Jakarta - Debat panas terjadi antara Anies Baswedan dan Prabowo Subiato dalam Debat Capres ke Tiga.

Anies meyataka anggaran yang dikeluarkan Rp 700 Triliun tersebut sia-sia karena digunakan untuk membeli Alisista bekas.

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp700 triliun, yang menurutnya tidak bisa membuat pertahanan negara maksimal.

Justru kata Anies, anggaran sebesar tersebut digunakan untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.

Yang lebih ironisnya lagi, lanjut Anies, separuh dari jumlah tentara Indonesia tidak memiliki rumah dinas.

Hal itu disampaikannya dalam debat capres Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (7/1/2024) malam.

"Rp 700 triliun anggaran kementerian pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas, di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas," kata Anies.

Benarkah pernyataan Anies tersebut?

Baca juga: Anies dan Prabowo Memanas di Debat Capres, Soal Lahan dan Tudingan Ambisi

Merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran Kemhan pada periode 2020-2024 sebesar Rp692,92 triliun. 

Namun alokasi anggaran tersebut tidak hanya ditujukan untuk membeli alutsista bekas, seperti pesawat terbang. 

Tapi alokasi anggaran juga diperuntukan bagi pembaharuan senjata, kesejahteraan prajurit, riset, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Belanja pegawai Kemhan sendiri memakan anggaran sekitar Rp 50 triliun.

Pada Tahun 2024, Kemhan mendapat anggaran Rp139,26 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Angka anggaran ini turun 3,46 persen dari tahun 2023 yang sebesar Rp144,26 triliun.

Alokasi anggaran pada tahun 2024, terbesar untuk dukungan manajemen sebesar Rp77,57 triliun. Kemudian modernisasi alutsista Rp43 triliun, kesejahteraan prajurit Rp12,37 triliun.

Lalu ada Rp4 triliun untuk pelaksanaan tugas TNI, riset atau industri atau pendidikan dialokasikan sebesar Rp1,65 triliun. Pembinaan sumber daya Rp597 miliar, kebijakan dan regulasi Rp24,7 miliar.